BLORA, GALAKSI-TV.COM : Ketidakpastian perbaikan mesin PT GMM makin menguji kesabaran petani tebu Kabupaten Blora. Mereka menuntut kepastian dari Perum Bulog dan pemerintah soal jadwal renovasi, bukan sekadar janji karena waktu menuju musim giling 2026 terus berjalan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan yang jelas, APTRI Blora bersama petani menyatakan siap kembali “nglurug” ke Jakarta untuk mengadu langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
“Bila kepastian giling 2026 di PT GMM masih “mengambang”, Kami siap kembali nglurug ke Jakarta pada awal Februari 2026, tandas Anton Sudibyo Sekretaris APTRI Blora.
Sementara Pemkab Blora masih menaruh optimis, sedang suara legislatif Jawa Tengah mengingatkan pabrik harus punya arah bisnis dan jadwal produksi yang tegas dan petani tidak boleh menggantungkan hidup pada satu pintu.
Kamis lalu, saat peluncuran program GEMAR di kantor DP4 Kabupaten Blora, Bupati Arief Rohman menjawab pertanyaan wartawan Galaksi TV menegaskan, bahwa pengoperasian kembali pabrik gula di Todanan masih menunggu payung keputusan pemerintah pusat berupa SK bersama lintas kementerian.
“Kita masih optimis, kita tunggu saja, semoga SK bersama tiga menteri untuk pengeoperasionalan kembali PT GMM Todanan Blora bisa segera terealisasi,” tegas Arief.
Ketua APTRI Blora Sunoto menjelaskan, optimisme itu, bagi petani, belum menjawab inti masalah: kalender tanam dan panen tidak menunggu proses administrasi. “Di lapangan, yang dihitung petani bukan sekadar “target mulai giling”, melainkan kapan pekerjaan perbaikan benar-benar dimulai, karena mesin yang rusak tidak pulih dengan pernyataan, ‘’ tegasnya.
Kegelisahan itu memuncak dalam Forum Temu Kemitraan (FTK) yang digelar pengurus APTRI Blora bersama Pabrik Gula Rendeng pada Jumat, 30 Januari 2026. Hadir GM PG Rendeng, Erwin, serta pengurus APTRI dan perwakilan petani yang disebut pengurus, sebagian besar sebelumnya ikut aksi ke Jakarta.
Belum ada persiapan.
Sunoto, menyatakan FTK adalah langkah antisipasi jika rencana giling 2026 di PT GMM tidak sesuai kenyataan. Ia mengutip pernyataan Direktur Operasional PT GMM yang menjanjikan pabrik “99 persen” akan giling awal Juni 2026 dan tidak terlambat. Namun, Sunoto menyebut janji itu belum cukup meyakinkan karena hingga akhir Januari pabrik dinilai masih “sepi” tanpa tanda persiapan renovasi berat.
Di titik ini, kritik petani bersifat teknokratis sekaligus logis: mereka menyebut penggantian dua boiler yang rusak berat membutuhkan waktu minimal empat bulan. Artinya, setiap hari tanpa kepastian eksekusi renovasi akan memangkas ruang waktu menuju musim giling. Bagi petani, “kepastian” bukan sekadar tanggal di rilis, melainkan rangkaian bukti kerja: anggaran pasti, pengadaan jalan, pekerjaan fisik berlangsung.
Trauma 2025
Sunoto juga menekankan beban psikologis dan ekonomi akibat berhentinya giling 2025 yang disebut terjadi sepihak. Dampak yang ditekankan petani bukan hanya produksi yang tertahan, tetapi biaya yang terus berjalan: perawatan tebu, ongkos tenaga kerja, serta utang yang menumpuk saat tebu tidak terserap. Bagi petani kecil, keterlambatan satu musim bukan “penundaan”; itu perubahan nasib.
Di sinilah pernyataan petani menjadi tajam, karena menyentuh asimetri risiko antara industri dan petani. “Kalau pabrik gula rugi, para pegawainya masih mendapatkan bayaran. Tetapi kalau petani tebu rugi, siapa yang membayar?” ujar Sunoto.
Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibdyo, menambahkan bahwa petani selama ini kerap menjadi pihak yang menanggung akibat kebijakan manajemen. Ia mendorong reformasi total di internal pabrik, sekaligus meminta renovasi segera diwujudkan agar “masa kejayaan” pabrik bisa kembali menjadi standar pengelolaan pergulaan.
Ia juga dengan tegas menyampaikan: bila janji hanya berhenti sebagai janji, petani siap kembali mengadu ke Jakarta pada awal Februari 2026 untuk menekan para pemangku kebijakan agar tidak berhenti pada “pepesan kosong”. “Intinya jelas: petani masih sabar, tetapi kesabaran itu punya tenggat, tambah Anton.
Di tengah ketidakpastian PT GMM, FTK juga membuka jalur pragmatis: akses giling alternatif. Pihak PG Rendeng menyampaikan beberapa tawaran yang bagi petani bernilai konkret, antara lain rencana awal giling Mei 2026, subsidi angkutan Rp5.000/ton, skema bagi hasil 70:30 atau pembelian tebu putus, serta fasilitas pinjaman lunak, termasuk pinjaman Rp100 juta tanpa agunan dan plafon sampai Rp500 juta dengan agunan. Mereka juga menyebut peluang program pengembangan tebu dan prioritas giling awal bagi tebu yang belum tertebang.
Tawaran ini penting bukan hanya karena fasilitasnya, melainkan karena memberi satu hal yang paling dicari petani dalam krisis: opsi. Dalam situasi industri yang tidak pasti, opsi adalah bentuk perlindungan.
Patokan Harga Jelas
Komentar kritis juga datang dari Abdullah Aminudin, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa operasional pabrik pada dasarnya adalah ranah internal institusi pabrik. Namun ia memberi penekanan yang jarang diucapkan secara terbuka dalam polemik: sebuah pabrik harus memiliki orientasi profit yang sehat agar bisa berjalan stabil, dan justru dari stabilitas itu komitmen kemitraan dengan petani bisa dilaksanakan.
Ia berharap gonjang-ganjing PT GMM segera tuntas sehingga pabrik memiliki arah kerja dan jadwal produksi yang jelas. Untuk petani, ia menyarankan agar mempunyai akses ke pabrik gula lain di luar GMM agar tebu Blora bisa terserap maksimal dengan harga baik—sebuah saran yang sejalan dengan langkah APTRI menjajaki kemitraan alternatif.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang matang dengan melihat luasan tebu dan komitmen pasar tanpa impor gula jadi atau rafinasi, agar harga patokan tebu bisa dibentuk. Argumennya teknis dan visioner: petani butuh kepastian agar bisa menyusun rencana tanam dan menghitung proyeksi hasil, seperti halnya komoditas lain yang memiliki rujukan harga.
Ia juga menekankan perlunya analisis harga dari titik pabrik hingga titik petani untuk menemukan harga ideal: petani untung sebagai penyedia bahan baku, pabrik untung sebagai industri pengolah. Tanpa skema ekonomi yang adil, konflik akan berulang, karena ketidakadilan selalu melahirkan “aksi”, bukan kepercayaan.
Bukan Sekadar Amarah
Krisis PT GMM saat ini membuka satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan retorika: siapa yang menanggung biaya keterlambatan? Petani menanggung biaya di lahan setiap hari. Pabrik menanggung reputasi dan biaya industri. Pemerintah menanggung tekanan sosial dan politik ketika rantai pasok pangan terganggu. Tetapi yang paling rapuh posisinya tetap petani—karena mereka tidak punya “gaji bulanan” ketika gagal giling terjadi.
Jika SK bersama dan realisasi perbaikan benar-benar menjadi kunci, maka ukuran keberhasilan bukan lagi “optimisme”, melainkan tanggal kerja dimulai, progres renovasi, dan kepastian jadwal produksi yang bisa diaudit publik. Tanpa itu, ancaman “nglurug ke Jakarta” bukan sekadar amarah, melainkan mekanisme terakhir petani untuk memaksa negara dan industri menghormati kalender panen mereka. (@bangsar/26)