HARAPAN Tak Surut di PRIGI

TODANAN, GALAKSI-TV.COM. Langit diatas desa Prigi, Todanan, Blora, Sabtu siang 10 Januari 2026, tampak seperti menahan beban. Mendung tebal menggantung rendah, seolah memberi tanda bahwa hujan hanya tinggal menunggu waktu.

Di beberapa titik wilayah Todanan, gerimis sudah turun lebih dulu beberapa jam sebelumnya. Hujan kecil yang tidak ramai, namun cukup membuat udara lembab dan desa terasa lebih senyap dari biasanya.

Di Balai Desa Prigi, kesenyapan itu berubah menjadi kesungguhan. Puluhan warga dari berbagai unsur desa, perwakilan RT dan RW, BPD, pengurus BUMDes, Kopdes, hingga elemen lembaga desa lainnya, duduk rapat mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) pertama pada awal tahun 2026. Agenda utamanya jelas dan berat: menetapkan APBDes sekaligus mendengar arah rencana kerja desa.

Namun suasana Musdes kali ini tidak punya banyak ruang untuk tawa. Yang terlihat justru raut tegang, seperti ada keprihatinan yang tidak harus diucapkan tetapi terasa bersama-sama. Pangkalnya satu: masa depan desa setelah rentetan pemangkasan besar-besaran dana desa. Ada rasa waswas yang halus, semacam pertanyaan yang menggantung di udara, “setelah semua ini, desa harus melangkah ke mana?”

Di tengah suasana itulah Jais, Kepala Desa Prigi, berdiri dan bicara. Bukan dengan nada meyakinkan secara berlebihan, melainkan dengan cara yang tenang dan lugas, cara seorang pemimpin yang sadar bahwa masyarakat tidak butuh pidato panjang, melainkan kejelasan dan pegangan.

“Musdes awal 2026 ini yang pertama menetapkan APBDes,” ia membuka. “Yang harus dipahami, dana desa berkurang drastis. Desa mau tidak mau menyesuaikan. Tapi program tetap harus jalan.”paparnya pada wartawan Galaksi-tv.Com yang menyambangi di acara Mudes Prigi itu.

Kalimat itu singkat, tetapi mengandung dua hal penting: pengakuan atas kenyataan, dan komitmen untuk tetap bergerak. Bagi Prigi, pengakuan itu penting karena kejujuran adalah pintu pertama untuk memulihkan kepercayaan, terutama di saat desa-desa di banyak tempat sedang diuji oleh bayang-bayang kasus dan kecurigaan publik.

Jais menyampaikan fakta anggaran apa adanya. Jika tahun-tahun sebelumnya desa masih memiliki ruang fiskal yang lebih lapang, bahkan pernah berada pada kisaran 800 juta lebih, kini angka yang dibawa ke forum RAPBDes tinggal sekitar 263 juta. Penyusutan yang tajam itu memaksa desa mengubah peta prioritas, menimbang ulang setiap rupiah, serta menyiapkan mental bersama: tidak semua kebutuhan bisa dikejar sekaligus.

“Bukan berarti pembangunan berhenti. Tetapi ritmenya berbeda. Desa harus lebih selektif, lebih disiplin, dan lebih kreatif mencari cara agar yang paling mendasar tidak terganggu, ‘’ papar Jais.

Di hadapan warga di Musdes itu, Jais memetakan rencana kerja yang berangkat dari kebutuhan paling riil. Pagu Dana Desa yang disebut sempit, sekitar 300 juta, harus dipakai dengan bijak. Salah satu fokus yang ia tekankan ialah irigasi atau drainase, sekitar 100 juta, karena desa paham: infrastruktur air bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi pertanian.

Sisanya, kata dia, diarahkan untuk agenda sosial yang tidak bisa dipinggirkan—penanganan stunting dan problem kesehatan lainnya, serta honorarium untuk guru madin, TK, dan para pendidik yang selama ini menjadi penjaga sunyi pendidikan desa.

“Bukan berarti pembangunan tidak ada,” ia menegaskan. “Tapi otomatis ada penyesuaian. Termasuk tunjangan yang berkurang. Kami tetap berupaya keras agar pembangunan tidak berkurang, meskipun caranya harus lebih tepat.” Tambahnya.

Genjot Potensi Desa

Di titik ini, Kades Prigi memperlihatkan sesuatu yang sering luput dari cara orang memandang desa: bahwa desa bukan hanya penerima dana, melainkan ekosistem yang harus mampu berdiri ketika dana mengecil. Karena itu, Jais menggarisbawahi langkah Pemdes yang menurutnya paling penting: menggali potensi desa secara maksimal supaya program dan kegiatan tidak mandek.

Potensi Prigi bukan kecil. Desa ini memiliki luas sekitar 228 hektare dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.500 jiwa (data 2025). Di atas angka-angka itu hidup sebuah lanskap ekonomi yang semakin bertumbuh: pertanian yang kian variatif dan peternakan ayam yang menjadi “mesin produksi” baru warga.

Dalam beberapa tahun terakhir, akses jalan pertanian banyak dibangun. Ke depan, Prigi menargetkan penguatan akses menuju kantong-kantong peternakan ayam—baik pedaging maupun petelur. Di desa ini ada enam kandang ayam dengan kapasitas sekitar 20–30 ribu. Jalan bagi Prigi bukan hanya soal kenyamanan, tetapi soal biaya produksi, daya saing, dan keberanian warga untuk terus berusaha.

“Dengan jalan pertanian dan peternakan yang baik, masyarakat bisa memangkas biaya produksi,” tutur Jais. “Dan itu menambah semangat petani dan peternak.” jelasnya.

Pertanian Prigi pun bergerak dari pola lama yang monoton. Padi dan jagung tetap ada, namun warga mulai menanam komoditas bernilai ekonomi tinggi: cabai, bawang merah, juga alpukat yang disebut sedang ramai dibudidayakan.

Desa ini memiliki sumber air yang relatif baik, sehingga pertanian tidak terlalu terancam musim. Palawija bahkan disebut bisa panen sampai tiga kali setahun. Dalam narasi sederhana itu tersimpan visi yang sebenarnya besar: desa tidak boleh bergantung pada satu jenis penghidupan.

Jalan Mulus

Di sela pembahasan program dan angka, Jais juga berbicara tentang kepemimpina, bukan sebagai jargon, melainkan sebagai tanggung jawab harian. Ia menyebut peran kades itu “momong”: mengakomodasi, menimbang, mendengar, sekaligus tetap tegas pada aturan.

Harapan warga saat ia dipilih, kata dia, sederhana tetapi tidak ringan: jalan-jalan desa mulus tanpa terkecuali. Ia merasa di periode pertama, pembangunan infrastruktur sudah bergerak nyata, ada jalan beton, talud, dan fasilitas lapangan. Namun ia juga menyadari: pekerjaan paling berat bukan selalu membangun, melainkan memelihara. Saat anggaran turun, pemeliharaan sering menjadi ujian berikutnya.

“Harapan warga itu jalan mulus,” ucapnya. “Alhamdulillah, di periode pertama saya, harapan itu sudah mulai terwujud. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Infrastruktur itu yang paling berat juga pemeliharaan.” papar Jais.

Dalam forum Musdes, ia juga menyinggung satu persoalan yang kerap menjadi sumber keluhan paling sensitif di desa: bantuan sosial. Banyak warga berharap semua mendapat bansos. Namun desa tidak punya kuasa penuh. Desa hanya bisa mengusulkan, sementara keputusan ada di pemerintah pusat. BLT Dana Desa pun terbatas.

“Keluhan biasanya soal bansos,” katanya apa adanya. “Warga maunya dapat semua. Tapi desa hanya bisa mengusulkan. Pemerintah pusat yang menentukan.” ungkapnya.

Cara Jais menutup persoalan itu bukan dengan defensif, melainkan dengan menawarkan jalan yang mungkin: mendorong warga mendaftar bansos secara online agar data lebih tertib dan peluang akses lebih terbuka. Di titik kecil seperti ini, tata kelola desa bertemu dengan literasi digital warga—dua hal yang semakin menentukan masa depan layanan sosial.

Bergerak Bersama

Di luar Balai Desa, Jais juga manusia biasa. Ia lahir 9 Maret 1986. Ia hidup bersama istrinya, Suyatmi, dan tiga anaknya. Ia dikenal memiliki usaha sampingan sebagai pengusaha tambang galian C. Tetapi kebijakan efisiensi dan berkurangnya proyek infrastruktur juga ikut memukul sektor usaha. Ia menyebut ada peluang tambahan dari pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, yang setidaknya bisa menjadi penyangga pendapatan keluarga di tengah situasi yang tidak sepenuhnya ramah.

Di akhir Musdes, desa tidak tiba-tiba menjadi cerah. Mendung masih menggantung. Tetapi ada sesuatu yang mulai terasa lebih jelas: Prigi tidak sedang mencari kata-kata manis untuk menghibur diri. Prigi sedang belajar menata ulang cara bertahan, cara menyusun prioritas, dan cara memulihkan kepercayaan.

Dalam situasi ketika dana desa menyusut dan kepercayaan publik diuji, pilihan paling bernilai bukan sekadar berjanji. Pilihan paling bernilai adalah mengajak warga melihat kenyataan, menghitung kemampuan, lalu tetap bergerak bersama.

Dan mungkin, di desa seperti Prigi, di bawah langit mendung yang menahan hujan, visi itu justru lahir dari hal-hal yang paling realitis: jalan yang membuka akses, air yang menghidupi sawah, ekonomi yang tidak bergantung pada satu komoditas, dan pemerintahan desa yang mau jujur, meski jujur itu sering lebih berat daripada sekadar terlihat baik-baik saja. (Karyono/Muslih/bangsar/01)