Perencanaan Dibuat Lebih Presisi dan Terukur
BLORA, GALAKSI-TV. COM ; Jika perencanaan lemah, anggaran sebesar apa pun akan bocor lewat duplikasi, program seragam, dan indikator semu. Itulah yang ingin dicegah DPMD Blora saat merumuskan RENJA 2027 melalui Forum Perangkat Daerah: mendorong perencanaan desa yang presisi, partisipatif, dan akuntabel—bukan sekadar memenuhi prosedur, tetapi berani diuji hasilnya.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar di Aula DPMD Blora, Jumat (13 Februari 2026). Forum ini menghadirkan unsur lintas sektor: OPD terkait, elemen masyarakat, paguyuban kepala desa, paguyuban perangkat desa, hingga media—dengan tujuan satu: memastikan program 2027 tidak berjalan “di atas kertas”, tetapi menempel pada problem nyata desa.
Kepala DPMD Kabupaten Blora, Yayuk Windarti, menegaskan forum ini adalah fase krusial untuk menyatukan arah, menyelaraskan kebutuhan, sekaligus menguji kelayakan rencana kerja sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.
“Hari ini kami melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk memberikan gambaran rencana kerja DPMD tahun 2027. Kami mengundang berbagai unsur agar perencanaan yang disusun benar-benar komprehensif dan selaras dengan kebutuhan desa,” ujar Yayuk.
Mekanisme Kendali
Forum perencanaan sering jatuh menjadi rutinitas: hadir, tanda tangan, foto, selesai. Namun, DPMD Blora menekankan bahwa forum ini dirancang sebagai mekanisme kendali, bukan panggung formalitas. Di dalamnya ada tiga agenda inti: sinkronisasi program, evaluasi capaian, dan penguatan fasilitasi desa agar output DPMD bisa dibaca dampaknya.
Yayuk menyebut, forum ini harus berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi rencana yang bias, mencegah duplikasi program antar-OPD, dan menyaring prioritas yang benar-benar relevan.
“Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah sinkronisasi program, evaluasi capaian, serta penguatan fasilitasi desa agar kinerja DPMD semakin optimal,” tegasnya.
Pernyataan itu menunjukkan satu garis besar: DPMD ingin perencanaan desa semakin presisi—berbasis kebutuhan, berbasis data lapangan, dan punya ukuran keberhasilan yang bisa diuji.
Desa Butuh Program
Dalam konteks 2027, tantangan desa tidak makin sederhana. Desa dituntut cepat: pelayanan publik, tata kelola, kapasitas aparat, hingga ketahanan sosial-ekonomi. Itu sebabnya, DPMD menaruh tekanan pada perencanaan yang memenuhi tiga syarat: efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Jika RENJA 2027 hanya menjadi daftar kegiatan, maka desa akan mengulang pola lama: anggaran habis, masalah tetap. Namun jika RENJA menjadi peta kerja yang disiplin—siapa melakukan apa, indikatornya apa, dan hasil minimumnya apa—maka desa punya peluang naik kelas.
“Melalui forum tersebut, DPMD berharap perencanaan tahun 2027 mampu menjawab tantangan pembangunan desa, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, serta menghadirkan program yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” kata Yayuk.
Berdampak Nyata
Kehadiran paguyuban kepala desa, perangkat desa, masyarakat, dan media menandai bahwa DPMD tidak ingin merancang program secara tertutup. Partisipasi tidak cukup dimaknai sebagai “diundang”, tetapi harus diterjemahkan ke dalam keputusan: prioritas apa yang disepakati, program mana yang harus diperkuat, dan persoalan mana yang harus diselesaikan lebih dulu.
Pada titik ini, RENJA 2027 bukan hanya dokumen administratif. Ia adalah kompas. Jika kompasnya melenceng, pembangunan desa bisa bergerak cepat—tapi ke arah yang salah. DPMD Blora sedang mencoba memastikan kompas itu benar, sebelum perjalanan dimulai. @bangsar26)