BLORA, GALAKSI-TV.COM : Pergantian kepemimpinan di PC GP Ansor Blora tidak cukup diukur dari seremoni dan padatnya agenda. Tantangan yang lebih nyata ada pada kemampuan organisasi ini menjawab problem paling keras di akar rumput: kemiskinan yang menahun, ancaman narkoba, hingga pengangguran yang memicu kerentanan sosial.
Ketua PC GP Ansor Blora, M. Yusuf Saqo, memilih memasang target yang terdengar teknokratis sekaligus politis dalam arti terbaik: menertibkan tata kelola organisasi, memperkuat kaderisasi sebagai “nilai yang tidak boleh ditawar”, dan menyiapkan fondasi kemandirian ekonomi agar Ansor tidak mudah ditarik kepentingan jangka pendek.
Dalam wawancara dengan wartawan Galaksi TV-COM, Yusuf menegaskan bahwa 100 hari pertama bukan masa untuk mengejar popularitas, melainkan periode konsolidasi yang bisa diuji. “Membuat roadmap rencana kerja tahunan, menjalin komunikasi sinergi dengan internal NU, membangun silaturrahim lintas sektor, dan reorganisasi ranting/PAC yang sudah selesai masa khidmatnya,” ujar Yusuf saat memaparkan target awal kepemimpinannya.
Konsolidasi Lintas Sektor
Yusuf menyebut ukuran keberhasilan kepengurusan tidak berhenti pada bertambahnya kader atau ramainya kegiatan. Ia menekankan parameter yang lebih sulit sekaligus lebih jujur: program berjalan dan menghasilkan dampak.
“Kolaborasi dari berjalannya mandat kaderisasi, program yang sudah direncanakan berjalan dan memberikan manfaat pada masyarakat adalah puncak target kepengurusan kami,” katanya.
Pernyataan ini mengandung pesan penting: Ansor ingin memindahkan pusat gravitasi dari “acara” ke “hasil”. Roadmap tahunan yang disiapkan sejak awal juga menjadi alat kontrol publik, karena peta kerja yang jelas membuat organisasi lebih mudah dievaluasi, baik oleh kader sendiri maupun oleh masyarakat yang merasakan dampaknya.
Ketika ditanya tantangan NU ke depan dan posisi yang harus diambil Ansor Blora, Yusuf menempatkan organisasinya sebagai penggerak yang melekat pada kerja-kerja strategis NU di tingkat kabupaten.
“Terlibat dan sinergi dengan program-program NU yang sedang dan akan berjalan di Kabupaten Blora,” ujarnya, memberi contoh keterlibatan kader pada program pertanian organik bersama Banser sejak proses kaderisasi.
Namun bagian yang paling tegas muncul ketika ia menyebut “garis merah” organisasi. “Yang tidak boleh ditawar adalah ideologisasi dan kaderisasi, dan meningkatkan kapasitas kader sesuai kebutuhan zaman,” tegas Yusuf.
Kalimat ini mengunci arah kebijakan internal: modernisasi boleh, adaptasi boleh, kolaborasi boleh, tetapi tidak dengan mengorbankan inti pembentukan kader dan ketahanan nilai.
Punya Kompetensi
Yusuf menolak memaksa satu tipe kader untuk semua medan. Ia menggambarkan kaderisasi sebagai proses berjenjang yang berfungsi seperti filtrasi: kader menemukan jalur pengabdian dan kompetensi yang paling cocok.
“Dalam proses kaderisasi Ansor yang berjenjang akan menjadi filtrasi bagi sahabat-sahabat kader menemukan jati dirinya… pada output mana sahabat Ansor akan memilih, mereka akan diberi opsi pada pendidikan-pendidikan khusus pada level berjenjang,” jelasnya.
Agar kader tidak “habis di acara”, ia menyebut mekanisme kontrol yang konkret: RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut) di tiap akhir sesi kaderisasi.
“RKTL adalah titik kontrol kami kepada kader-kader baru, sekaligus menjadi ukuran sejauh mana kader baru mampu memahami materi yang disampaikan,” ujarnya.
Ini adalah jawaban teknis atas problem klasik organisasi: kaderisasi tanpa tindak lanjut sering berakhir menjadi kegiatan seremonial yang tidak menambah kapasitas kader.
Di tengah hoaks, provokasi, dan polarisasi, Yusuf menekankan disiplin organisasi: klarifikasi dan arahan sikap harus berjalan berjenjang dari pusat hingga ranting.
Ia menyatakan, bila terjadi situasi yang memicu polarisasi atau arus informasi liar, sikap organisasi tidak boleh ditentukan oleh emosi kolektif. “Akan ada informasi yang sifatnya klarifikasi, konfirmasi, dan arahan sikap secara berjenjang dan terstruktur,” jelasnya.
Soal bagaimana Ansor bersikap tegas tetapi tetap menyejukkan, Yusuf menjawab dengan prinsip kehati-hatian: “Ansor tidak akan bergerak buru-buru dan mengambil kesimpulan tanpa menghimpun informasi dan analisa secara komprehensif, koordinasi dengan internal dan lintas sektor.” Tambah Yusuf.
Dalam konteks ruang publik yang mudah tersulut, posisi ini penting. Bukan karena ingin aman, tetapi karena organisasi massa yang reaktif mudah menjadi alat konflik sementara organisasi yang tertib informasi lebih mampu menjadi penengah.
Tiga Prioritas
Yusuf memetakan tiga isu yang ia arusutamakan: kemiskinan, narkoba, dan pengangguran. Ia lalu menyebutkan program yang dibuat “realistis, rutin, dan bisa diukur”, mulai dari pemberdayaan berbasis filantropi/CSR, sosialisasi bahaya narkoba bersama Polri, hingga penguatan mental-spiritual.
Program yang ia sebut antara lain: Pemberdayaan ekonomi bersama lembaga filantropi atau CSR perusahaan. Edukasi dan pencegahan narkoba bersama Polri. Penguatan mental dan spiritual melalui Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Ansor Bakti Lingkungan dengan lokus “Sahabat Nandur Becik” dan Penguatan pertanian organik bersama Sahabat Petani Sorban Blora.
Rangkaian ini menunjukkan pendekatan ganda: penguatan kapasitas ekonomi-sosial dan penataan daya tahan komunitas.
Yusuf mengatakan ada hal yang paling strategis dari desain kemandirian ekonomi, karena isu ini menentukan apakah gerakan dapat berkelanjutan tanpa bergantung pada kemurahan pihak lain.
Yusuf menyebut skema yang ia jalankan sebagai Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Gotong Royong, dengan spirit sinergi antara kader dan pemberi modal/bantuan, lalu dibangun bertahap sampai tingkat ranting.
Ia juga menyebut instrumen yang akan disiapkan: “Membentuk koperasi, lembaga keuangan mikro syariah, dan latihan kerja,” yang ia tempatkan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan akreditasi gerakan.
Kemandirian ekonomi bukan semata mencari profit, tetapi menjaga independensi keputusan. “Dengan kemandirian ekonomi tersebut akan membuat kita semakin netral, objektif mengambil keputusan,” katanya.
Batas yang Dijaga
Soal kolaborasi, Yusuf memaparkan kerja yang sudah berjalan: keterlibatan pada apel siaga kebencanaan, penurunan personel Banser saat bencana, posko mudik tahunan bersama Polri, partisipasi program TMMD bersama TNI, serta kegiatan religi–ilmiah–sosial bersama pesantren, kampus, dan komunitas.
Garis batasnya kembali ia tarik ke isu ekonomi: semakin kuat ekosistem ekonomi internal, semakin kecil risiko organisasi “dibeli” agenda sesaat.
Yusuf Saqo menawarkan kerangka kerja yang bisa diuji publik, roadmap tahunan, reorganisasi struktur bawah, kontrol kaderisasi melalui RKTL, disiplin informasi berjenjang, dan desain kemandirian ekonomi.
Jika seluruh janji ini berhenti pada dokumen dan pernyataan, Ansor akan kembali jadi organisasi yang ramai tetapi tidak mengubah keadaan. Namun jika target 100 hari diterjemahkan menjadi kerja terukur hingga tingkat ranting, Ansor Blora berpeluang tampil sebagai kekuatan sosial yang bukan hanya hadir, tetapi relevan dan berdampak. (@bangsar26)