Bupati Blora Sambut Optimistik Kehadiran Galaksi TV Chanel
BLORA, GALAKSI -TV.COM : Blora mencatat babak baru di ruang informasi publik. Hari Kamis 22 Januari 2026,Galaksi TV Channel siap diluncurkan. Di tengah tantangan fiskal daerah dan tuntutan transparansi publik, kehadiran media digital lokal ini langsung mendapat perhatian serius tokoh publik dan masyarakat Blora.
Sejumlah tokoh publik menyampaikan respons positif dan optimisme, menilai Galaksi TV Channel berpotensi memperkuat kualitas ruang publik sekaligus menjadi mitra strategis pembangunan. Salah satu tokoh publik di Blora adalah Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman SIP, MSI. Ia menegaskan, Galaksi TV Channel harus menjadi media yang akurat, edukatif, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Blora.
Kehadiran Galaksi TV Channel Blora menurut orang nomor satu di Pemkab Blora, tidak hanya dibaca sebagai kelahiran kanal media digital baru, tetapi sebagai penanda fase baru keterbukaan informasi di daerah.
“Saya mengucapkan selamat atas launching Galaksi TV Channel Blora. Semoga kehadiran Galaksi TV membawa manfaat untuk Blora, khususnya dalam memberitakan pembangunan, potensi daerah, dan hal-hal yang mendorong Blora semakin maju,” tegasnya saat menerima tim Redaksi Galaksi TV Channel di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa 13 Januari 2025.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa media digital tidak berdiri di luar proses pembangunan. Media diposisikan sebagai bagian dari ekosistem yang membentuk persepsi publik, menjaga optimisme, sekaligus mengawal arah kebijakan daerah.
Tuntutan yang Mendidik
Menurut Bupati Blora, landskap informasi hari ini menuntut media untuk lebih dari sekadar cepat. Masyarakat membutuhkan konten yang memberi nilai tambah dan pemahaman.
“Sekarang era keterbukaan. Masyarakat butuh berita-berita yang mengedukasi, memberi pencerahan, mengandung ilmu, dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi serta pembangunan.” paparnya.
Ia berharap Galaksi TV mampu memberi warna pemberitaan yang konstruktif, tanpa kehilangan fungsi kritisnya. Dalam kerangka itu, media diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat, bukan sekadar relasi seremonial, melainkan kemitraan berbasis kepentingan publik.
Tetap Optimis
Memaparkan kinerja Pemkab Blora memasuki 2026, Bupati Blora menegaskan bahwa prospek daerah tetap terbuka, namun tidak bisa bertumpu pada optimisme semata. Ia menekankan pentingnya peta kerja yang jelas dan terukur.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan optimisme. Kita harus bekerja dengan peta yang jelas: apa prioritasnya, siapa pelakunya, dan apa indikator hasilnya.” ungkapnya.
Dalam konteks ekonomi tambahnya, investasi dipandang sebagai pengungkit penting, tetapi harus berdampak nyata. Ukurannya tidak berhenti pada nilai investasi, melainkan pada efek riil bagi masyarakat.
“Investasi harus menambah lapangan kerja, menggerakkan UMKM, meningkatkan daya beli, dan memperkuat PAD.”jelasnya.
Namun garis batasnya ditegaskan: investasi yang didorong harus taat aturan, transparan, dan berkeadilan tidak memicu konflik sosial, tidak merusak lingkungan, dan tidak menyingkirkan usaha rakyat.
Untuk itu, Pemkab Blora memfokuskan kebijakan pada penciptaan iklim investasi yang sehat, melalui kepastian pelayanan perizinan, kepastian hukum dan tata ruang, dukungan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan SDM lokal.
“Kalau semua unsur ini berjalan, investasi bukan hanya masuk, tetapi berakar bertahan lama dan memberi nilai tambah bagi Blora.” katanya.
Disiplin Diperketat
Disituasi penurunan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Blora memilih tidak defensif. Arief Rohman menegaskan bahwa pemotongan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Justru di situ, disiplin kebijakan dan inovasi diuji.
“Terkait dengan pemotongan dana fiskal, kita harus selalu siap. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terkurangi,” jelasnya.
Langkah efisiensi dan penghematan anggaran telah dilakukan, namun dengan prinsip yang jelas: memangkas pemborosan, bukan pelayanan. Pemerintah daerah didorong untuk bekerja lebih cermat, kreatif, dan adaptif dalam mengelola sumber daya yang terbatas.
“Kita lakukan efisiensi, kita lakukan penghematan. Tapi di saat yang sama, kita harus lebih inovatif dari anggaran yang ada. Pertumbuhan ekonomi tetap harus kita jaga.”paparnya.
Selaraskan Agenda Nasional
Dalam tekanan fiskal, stabilitas daerah menjadi fondasi utama. Pemerintah Kabupaten Blora menempatkan kesinambungan program nasional sebagai bagian dari strategi menjaga denyut ekonomi lokal.
“Stabilitas daerah harus tetap terjaga. Kita harus menyukseskan program-program Presiden Prabowo, seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program lainnya.”
Bupati Blora melihat program nasional khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, bukan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai peluang ekonomi jika dikelola dengan pendekatan lokal yang tepat. Sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kunci agar program tersebut memberi efek ganda bagi daerah.
Salah satu strategi konkret yang disiapkan Pemkab Blora adalah mengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar sebagai program sosial, tetapi sebagai instrumen perputaran ekonomi daerah.
“Pemkab akan mengatur bagaimana perputaran uang melalui MBG ini. Suplai bahan baku—beras, telur, sayur, dan lainnya, sebisa mungkin disuplai dari Blora sendiri.”
Skema ini menempatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok utama. Dengan demikian, anggaran yang beredar melalui MBG tidak keluar daerah, melainkan kembali menggerakkan ekonomi Blora.
Peran Strategis
Dalam desain tersebut, Koperasi Desa Merah Putih memegang peran strategis. Koperasi tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai tulang punggung distribusi dan penyediaan bahan baku.
“Untuk itu, Kopdes Merah Putih harus berupaya bisa memenuhi kebutuhan program MBG. Ini salah satu trik kita, di tengah efisiensi, kita tetap semangat memberi pelayanan kepada masyarakat.”
Pendekatan ini mencerminkan strategi bertahan yang progresif: efisiensi anggaran berjalan, tetapi roda ekonomi desa tetap berputar. Pemerintah hadir sebagai pengatur ekosistem, bukan sekadar penyalur anggaran. (Tim Red/01)