BLORA, GALAKSI -TV.COM : Kenduri Hari Desa di Alun-alun Blora menjadi forum arah kebijakan desa.Bupati Arief Rohman menyampaikan pemotongan TKD Rp375 miliar membuat Pemkab wajib efisiensi, sekaligus menargetkan Kopdes/BUMDes menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG dari produksi desa.
Kenduri Hari Desa yang digelar di Alun-alun Blora menghadirkan pemandangan yang tidak biasa: ratusan kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Blora berkumpul dalam satu ruang publik, disatukan oleh agenda doa bersama dan percakapan serius tentang masa depan desa.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Blora H. Arief Rohman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta pejabat tingkat pusat dari Kementerian Desa. Di hadapan para kepala desa dan perangkat, Bupati Blora menyampaikan apresiasi atas ikhtiar yang telah dilakukan desa-desa di Blora, terutama dalam menjaga kerja-kerja pelayanan dan pembangunan.
Menurut Bupati, doa bersama dalam kenduri bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan bahwa desa tetap membutuhkan keteguhan sosial di tengah tekanan fiskal dan tuntutan program-program nasional yang harus dijalankan.
Peringatan Hari Desa, kata Bupati, perlu dimaknai sebagai momentum untuk memaksimalkan peran desa ke depan.Bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai simpul produksi, simpul pelayanan dasar, dan simpul ketahanan sosial-ekonomi.
Ruang Konsolidasi
Dalam konteks itu, kenduri diposisikan sebagai ruang konsolidasi: menyatukan arah, membangun kesadaran kolektif, sekaligus menyiapkan langkah-langkah adaptif. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan informasi bahwa pemerintah daerah menghadapi kebijakan pemotongan TKD sebesar Rp375 miliar.
Dampaknya, Pemkab Blora harus melakukan efisiensi belanja di berbagai pos. Contoh yang disampaikan secara terbuka adalah perubahan pola rapat: tidak lagi menyediakan snack, cukup air putih dan permen. Pernyataan tersebut menangkap dua pesan sekaligus. Pertama, Pemkab ingin menunjukkan bahwa efisiensi dimulai dari hal-hal kecil dan menyentuh kebiasaan birokrasi yang selama ini dianggap wajar. Kedua, efisiensi tidak dimaknai sebagai alasan untuk berhenti bekerja, melainkan sebagai penyesuaian cara kerja agar tetap selaras dengan kondisi fiskal.
Bupati juga meminta semua pihak untuk bersikap realistis dan sabar menghadapi konsekuensi kebijakan anggaran, seraya menegaskan perlunya dukungan terhadap program-program Presiden. Dalam narasi itu, Bupati menekankan bahwa kondisi ini patut diprihatinkan, namun pemerintah daerah dan desa tetap dituntut menjaga stabilitas layanan publik.
Solusi Ekonomi Desa
Di titik inilah diskusi kenduri menjadi lebih strategis: desa tidak hanya diajak merayakan “Hari Desa”, tetapi juga diminta bersiap menjadi bagian dari solusi ekonomi lokal. Bupati menyinggung program Koperasi Desa (Kopdes) dan menempatkannya sebagai instrumen penting untuk menguatkan rantai pasok pangan dan kebutuhan pokok.
Salah satu arahan yang disampaikan adalah kebutuhan menyusun aturan atau skema agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditopang dari produksi dan pasokan lokal desa melalui Kopdes. Bupati menyebut komoditas yang memungkinkan disuplai dari Kopdes: beras, telur, ayam, sayur-sayuran, dan bahan pangan lainnya—dengan prinsip, “kalau bisa diambil dari Kopdes”.
Arah ini menyiratkan perubahan pendekatan: MBG tidak hanya dipahami sebagai program konsumsi, tetapi sekaligus peluang ekonomi desa.
Jika rantai pasoknya ditata benar, desa berpotensi memperoleh pasar yang jelas, berulang, dan berskala besar. Namun konsekuensinya juga tidak ringan: Kopdes dan BUMDes harus siap dari sisi tata kelola, kapasitas produksi, konsistensi kualitas, serta mekanisme distribusi yang akuntabel.
Respons datang dari Ketua Praja Blora, Hery Agung Susanto. Ia menyambut baik pernyataan Bupati yang mendorong Kopdes dan BUMDes di Blora mengambil peran sebagai penyuplai bahan-bahan dapur untuk MBG.
Dukungan tersebut menegaskan bahwa ide besar ini memerlukan pengawalan lintas elemen, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga jejaring masyarakat dan organisasi kepemudaan/kerelawanan yang selama ini terlibat dalam agenda sosial daerah.
Selain agenda lokal, Bupati juga menginformasikan bahwa peringatan Hari Desa secara nasional direncanakan digelar di Boyolali, dan ia menyatakan niat untuk hadir.
Benang Merah
Informasi ini menggarisbawahi bahwa posisi desa sedang menjadi isu nasional yang membutuhkan penyelarasan kebijakan pusat-daerah, terutama terkait pembiayaan, penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan sinkronisasi program lintas sektor.
Kenduri Hari Desa di Alun-alun Blora, pada akhirnya, menampilkan satu benang merah: desa sedang didorong menjadi tulang punggung ketahanan sosial-ekonomi, justru ketika ruang fiskal menyempit.
Doa bersama menjadi simbol kekuatan sosial; efisiensi menjadi keniscayaan birokrasi; dan Kopdes/BUMDes diarahkan masuk ke arena yang lebih konkret—menyambungkan produksi desa dengan kebutuhan program nasional seperti MBG.
Jika gagasan ini dijalankan dengan disiplin tata kelola, Blora berpeluang mengubah tekanan anggaran menjadi peta peluang baru: desa tidak sekadar bertahan, tetapi mengambil peran sebagai pemasok, penggerak ekonomi, dan penjaga ketahanan pangan daerah.
Namun bila perencanaan dan pengawasannya lemah, peluang itu bisa berubah menjadi beban baru. Di sinilah Hari Desa menemukan maknanya yang paling substantif: bukan seremoni, melainkan titik awal pembuktian. (Roy/Bambang DP/bangsar/01)
Leave a Reply