BLORA, GALAKSITV.COM ; Program rintisan 1.000 desa wisata baru yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mendapat respons konkret dari Kabupaten Blora.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, H. Abdullah Aminudin turun langsung ke desa-desa untuk memetakan potensi, memperkuat kelembagaan, serta menyiapkan masyarakat agar pariwisata benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.
Langkah awal dilakukan melalui kunjungan dan sosialisasi di Balai Desa Gempolrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Di hadapan Kepala Desa Gempolrejo Pujo Wicaksono dan perwakilan komponen masyarakat, politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut memaparkan arah program rintisan 1.000 desa wisata baru di seluruh Jawa Tengah.
Menurut Aminudin, Blora harus bergerak cepat agar tidak hanya menjadi penonton dalam program strategis tersebut. Kabupaten ini memiliki modal berupa potensi alam, budaya, pertanian, kuliner, sejarah, ekonomi kreatif, dan kehidupan sosial masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis desa.
“Paling tidak, ada lima sampai sepuluh desa wisata baru di Blora yang harus mulai disiapkan untuk mendukung program Gubernur Jawa Tengah tersebut,” jelas Aminudin.
Ia menegaskan, pembentukan desa wisata tidak boleh berhenti pada penetapan nama atau seremoni peluncuran. Setiap desa harus memiliki potensi yang jelas, kelembagaan yang kuat, rencana bisnis, sumber daya manusia, fasilitas dasar, serta strategi pemasaran yang terukur.
Karena itu, Aminudin akan menggandeng Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, BUMDes, pelaku UMKM, komunitas pemuda, serta unsur masyarakat lainnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menyiapkan pembangunan desa wisata mulai dari pemetaan potensi, penyusunan konsep destinasi, penguatan kelembagaan, pelatihan pengelola, promosi digital, hingga pembangunan infrastruktur penunjang.
“Desa wisata tidak cukup hanya memiliki tempat yang menarik. Harus ada kesiapan masyarakat, pengelola, akses jalan, air bersih, fasilitas umum, produk UMKM, dan pola pemasaran yang berkelanjutan,” tegasnya.
Petakan Potensi
Desa Gempolrejo menjadi salah satu titik awal sosialisasi karena dinilai memiliki modal sosial dan potensi lokal yang dapat dikembangkan. Pemerintah desa bersama masyarakat didorong untuk melakukan inventarisasi terhadap potensi alam, pertanian, budaya, kuliner, kerajinan, maupun aktivitas ekonomi kreatif.
Kepala Desa Gempolrejo Pujo Wicaksono menyambut positif program tersebut. Namun, pengembangan rintisan desa wisata masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan infrastruktur dan fasilitas dasar.
Dalam forum dialog, masyarakat menyampaikan bahwa pembangunan desa wisata membutuhkan dukungan akses jalan, sarana lingkungan, ruang publik, serta ketersediaan air bersih. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah permohonan perluasan layanan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM.
Ketersediaan air bersih dinilai menjadi kebutuhan mendasar, bukan hanya bagi warga, tetapi juga sebagai prasyarat pengembangan destinasi wisata. Tanpa fasilitas dasar yang memadai, desa akan kesulitan memberikan pelayanan yang layak kepada pengunjung.
Aminudin menilai persoalan tersebut harus dipetakan sejak awal. Menurutnya, pembangunan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur dasar.
“Ketika desa ingin berkembang sebagai destinasi wisata, jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas umum, dan konektivitas harus disiapkan. Wisata tidak bisa tumbuh kuat jika kebutuhan dasarnya masih tertinggal,” katanya.
Menggerakkan Ekonomi Warga
Legislator Gedung Berlian Semarang itu lebih lanjut mengatakan, keberhasilan desa wisata tidak diukur dari jumlah pengunjung. Indikator utamanya seberapa besar program tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta menambah pendapatan asli desa.
Pengembangan desa wisata diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi baru. Produk pertanian dapat diolah menjadi kuliner, rumah warga dapat dikembangkan menjadi homestay, kerajinan lokal memperoleh pasar, sementara pemuda desa dapat terlibat sebagai pengelola, pemandu, pelaku promosi digital, maupun penyelenggara kegiatan wisata.
“Jangan sampai desa wisata hanya ramai ketika ada acara, tetapi tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton,” ujarnya.
BUMDes dan kelompok sadar wisata mempunyai posisi strategis dalam pengelolaan destinasi. Keduanya harus bekerja secara profesional, transparan, dan memiliki pembagian tugas yang jelas agar pengembangan wisata tidak bergantung pada figur tertentu.
Desa juga perlu menciptakan identitas yang membedakan dengan destinasi lain. Potensi lokal tidak boleh dipaksakan atau sekadar meniru konsep desa wisata dari daerah lain.
Setiap desa harus menemukan kekuatan khasnya, baik berbasis alam, pertanian, sejarah, budaya, kuliner, religi, maupun ekonomi kreatif.
BPJS Terblokir
Kunjungan Abdullah Aminudin ke Gempolrejo tidak hanya membahas program desa wisata. Dalam dialog tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan sosial yang masih mereka hadapi.
Salah satu keluhan utama adalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang terblokir atau tidak aktif. Kondisi itu membuat sebagian warga mengalami kesulitan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Masalah tersebut dinilai harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Pemeriksaan data diperlukan untuk mengetahui penyebab pemblokiran, apakah karena perubahan status kepesertaan, persoalan administrasi, ketidaksesuaian data kependudukan, atau perubahan penerima bantuan iuran.
Aminudin menyatakan aspirasi masyarakat akan diinventarisasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
“Program pembangunan harus berjalan seimbang. Kita mendorong ekonomi desa melalui pariwisata, tetapi persoalan dasar masyarakat seperti kesehatan, air bersih, dan infrastruktur juga tidak boleh diabaikan,” jelasnya.
Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di desa bukan hanya untuk menyampaikan program pemerintah, melainkan juga mendengar persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Siapakan Sepuluh Desa
Setelah Gempolrejo, kegiatan sosialisasi dan pemetaan akan diperluas ke sejumlah desa lain di Kabupaten Blora. Target awalnya, terdapat sedikitnya lima hingga sepuluh desa yang dinilai potensial dan layak dipersiapkan sebagai rintisan desa wisata baru.
“Namun, pemilihan desa tidak boleh hanya berdasarkan usulan administratif. Setiap calon desa wisata harus dinilai berdasarkan potensi, kesiapan masyarakat, aksesibilitas, kelembagaan, dampak ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, “ papar Aminudin.
Pendampingan juga harus dilakukan secara bertahap agar desa memiliki kemampuan mengelola destinasi secara mandiri. Pelatihan manajemen wisata, pelayanan pengunjung, promosi digital, pengelolaan keuangan, keamanan, sanitasi, dan perlindungan lingkungan menjadi kebutuhan utama.
Program 1.000 desa wisata baru membuka peluang besar bagi Blora untuk membangun sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas dan kehutanan. Pariwisata berbasis desa dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat identitas lokal.
Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang, dukungan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta konsistensi pendampingan.
Dari Gempolrejo, Blora mulai menjemput masa depan desa wisata. Bukan sekadar menciptakan destinasi baru, tetapi membangun desa yang mandiri, produktif, sehat, dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.( @bangsar/01)
Leave a Reply