BLORA, GALAKSI-TV.COM -Blora tidak hanya menjadi tempat pertemuan, tetapi ruang permenungan tentang masa depan Indonesia. Di perbukitan Hotel Azana Hill Resort Blora, forum Suluk Negarawan menghadirkan kembali pertanyaan mendasar tentang negara, rakyat, kekuasaan, dan tanggung jawab warga negara.
Dari tanah yang menyimpan jejak Samin Surosentiko dan Pramoedya Ananta Toer, gagasan perubahan bangsa kembali disemai: bahwa republik ini belum selesai dibangun, dan setiap warga memiliki bagian untuk ikut menata arahnya.
Suasana tenang perbukitan AzHotel ana Hill Resort Blora Kamis (14/5/2026) menjadi latar bagi pertemuan puluhan peserta dari berbagai wilayah di Blora dalam forum bertajuk Suluk Negarawan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lumbung Kreasi Nusantara bersama Sekolah Negarawan itu tidak sekadar hadir sebagai seminar kebangsaan, melainkan sebagai ruang refleksi untuk membaca ulang arah perjalanan bangsa.
Dalam kondisi zaman yang kerap gaduh oleh populisme, pragmatisme politik, dan jarak yang makin terasa antara negara dengan rakyat, forum ini mengajak peserta untuk kembali pada pertanyaan dasar: apa sebenarnya makna menjadi warga negara, dan sejauh mana rakyat ikut bertanggung jawab atas keadaan republiknya sendiri.
Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh Sekolah Negarawan, di antaranya Senior Advisor Sekolah Negarawan Adil Amrullah atau yang akrab disapa Cak Dil, Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, serta Wakil Direktur Bidang Hukum dan Kerja Sama Rinto Setiyawan.
Ruang Historis
Bagi Cak Dil, pemilihan Blora sebagai tempat penyelenggaraan forum bukan tanpa alasan. Blora, menurutnya, memiliki kedalaman sejarah dalam tradisi pemikiran Indonesia. Dari wilayah ini, lahir tokoh-tokoh yang tidak hanya dikenang karena nama besar, tetapi juga karena keberanian berpikir, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Ia menyebut nama Samin Surosentiko dan Pramoedya Ananta Toer sebagai dua jejak penting yang membuktikan bahwa Blora memiliki akar kuat dalam sejarah kesadaran sosial dan kebangsaan.
“Blora ini kunci. Ekosistem pemikiran di sini punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Maka orang-orang Blora perlu memuliakan yang unggul di masa lalu dengan yang sekarang untuk melahirkan sesuatu yang baru,” ujar Cak Dil.
Pernyataan itu menjadi salah satu titik penting dalam forum. Blora tidak ditempatkan sekadar sebagai daerah, tetapi sebagai ruang historis yang memiliki modal kultural untuk melahirkan gagasan perubahan. Dalam konteks itulah Suluk Negarawan berupaya menghubungkan masa lalu, keadaan hari ini, dan kemungkinan masa depan bangsa.
Cak Dil menegaskan, tanggung jawab atas negara tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pejabat, pemerintah, ataupun elite politik. Dalam pandangannya, setiap warga negara memiliki kewajiban moral untuk ikut membaca, mengkritisi, dan memperbaiki arah kehidupan berbangsa.
“Setiap warga negara punya tanggung jawab terhadap keadaan negaranya,” katanya.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah perbedaan antara negara dan pemerintah. Gagasan ini selama ini banyak diperbincangkan oleh Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Dalam kajian Sekolah Negarawan, negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pemerintah yang sedang berkuasa.
Jika negara disamakan sepenuhnya dengan pemerintah, maka rakyat berpotensi kehilangan posisi kritisnya. Kritik terhadap pemerintah dapat keliru dimaknai sebagai sikap anti-negara. Padahal, dalam sistem kenegaraan yang sehat, rakyat justru memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengoreksi jalannya kekuasaan.
Dua Jalur
Sekolah Negarawan menyebut bahwa selama hampir dua tahun terakhir, mereka melakukan riset dan kajian serius terhadap gagasan tersebut. Dari proses itu ditemukan bahwa Cak Nun memiliki kerangka pemikiran yang utuh tentang negara, namun masih memerlukan formulasi yang lebih aplikatif agar dapat diterjemahkan ke dalam kerja sosial, pendidikan politik, dan kebijakan publik yang membumi.
Direktur Sekolah Negarawan, Prayogi R. Saputra, kemudian memaparkan teori fraktal sosial untuk menjelaskan pola persoalan bangsa saat ini. Menurutnya, berbagai problem seperti korupsi, feodalisme, dan populisme tidak muncul secara terpisah. Masalah-masalah itu membentuk pola berulang dari skala kecil hingga besar.
Prayogi mencontohkan, budaya suap kecil di level individu dapat berkembang menjadi sistem korupsi yang dianggap normal dalam institusi. Pola serupa juga dapat ditemukan dalam kehidupan sosial sehari-hari, mulai dari perilaku masyarakat di jalan raya, relasi birokrasi, hingga cara publik memperlakukan kekuasaan.
Dengan kerangka tersebut, perubahan bangsa tidak cukup dilakukan melalui pidato moral, kampanye politik, atau pergantian elite semata. Perubahan membutuhkan dua jalur sekaligus, yakni transformasi struktural dan transformasi kultural.
Transformasi struktural, menurut Rinto Setiyawan, dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola negara, termasuk wacana amandemen kelima UUD RI. Langkah itu dipandang sebagai salah satu cara untuk membangun sistem kenegaraan yang lebih sehat, berkeadilan, dan mampu menjawab persoalan kontemporer.
Sementara itu, transformasi kultural membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, teknologi informasi dipandang dapat menjadi instrumen penting untuk membentuk kebiasaan baru secara perlahan, sistematis, dan terukur.
Belum Selesai
Prayogi memberi contoh bagaimana platform digital seperti Shopee, Gojek, dan sistem pelayanan modern KAI mampu mengubah perilaku masyarakat tanpa paksaan langsung. Teknologi, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga dapat menjadi instrumen rekayasa sosial yang mendorong efisiensi, kedisiplinan, dan akuntabilitas.
Dalam konteks pemerintahan, pemanfaatan big data, artificial intelligence, blockchain, dan Internet of Things dinilai dapat membantu menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun teknologi tetap harus diletakkan dalam kerangka etika kenegaraan, bukan sekadar alat administratif.
Di penghujung forum, Suluk Negarawan berubah menjadi ruang refleksi bersama. Para peserta tidak hanya diajak memahami teori, tetapi juga menimbang kembali posisi dirinya sebagai warga negara. Forum ini menegaskan bahwa membangun republik tidak hanya dilakukan dari pusat kekuasaan, tetapi juga dari ruang-ruang kecil tempat warga berpikir, berdialog, dan menyusun kesadaran kolektif.
Dari Blora, pesan itu disampaikan dengan nada sederhana tetapi kuat: bangsa ini masih membutuhkan orang-orang yang bersedia berpikir lebih dalam, bekerja lebih jernih, dan menjaga negara tidak hanya sebagai struktur kekuasaan, tetapi sebagai rumah bersama.
“Republik ini belum selesai. Mari kita bangun bersama,” ujar Cak Dil, disambut tepuk tangan hadirin.
Suluk Negarawan di Blora akhirnya menjadi lebih dari sekadar forum diskusi. Ia menjadi pengingat bahwa perubahan bangsa tidak selalu dimulai dari panggung besar. Kadang, ia tumbuh dari ruang sunyi, dari percakapan yang tekun, dari keberanian warga biasa untuk kembali memikirkan negaranya sendiri. (Kus/01)
Leave a Reply