JAKARTA, GALAKSI TV.COM — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menilai arah baru kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalur yang tepat. Namun, gagasan besar tersebut dinilai berisiko kehilangan daya dobrak apabila birokrasi masih bekerja dengan pola lama dan gagal menerjemahkannya menjadi kebijakan yang nyata bagi rakyat.
Muhaimin mengatakan, orientasi ekonomi pemerintahan Prabowo bukan konsep yang muncul secara mendadak. Gagasan tersebut telah lama dituangkan Prabowo dalam berbagai buku, tulisan, dan pemikiran sebelum menjabat sebagai presiden.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber,” kata Muhaimin saat membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian Hari Lahir ke-28 PKB. Diskusi menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyu Askar.
Menurut Muhaimin, PKB bergabung dalam pemerintahan Prabowo karena memiliki semangat yang sama, yakni melakukan koreksi terhadap perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir. Evaluasi tersebut diperlukan agar pembangunan nasional tidak kembali mengulang kesalahan kebijakan yang memperlebar ketimpangan.
Namun, Muhaimin menegaskan persoalan utama saat ini bukan lagi terletak pada gagasan, melainkan pada pelaksanaan di lapangan.
“Menurut saya, sekarang ini yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada pada pelaksanaan,” ujarnya.
Muhaimin yang juga menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat meminta hasil diskusi direkam dan dirumuskan secara serius. Hasilnya diharapkan menjadi bahan dalam berbagai forum strategis, termasuk ijtima ulama menjelang puncak Harlah ke-28 PKB.
Ia juga mengingatkan bahwa arah ekonomi baru tidak akan berjalan optimal apabila aparatur pemerintahan masih mempertahankan paradigma, prosedur, dan budaya kerja lama.
“Semakin banyak kalangan memahami arah baru pembangunan ekonomi nasional, semakin besar peluang keberhasilan implementasinya,” katanya.
Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah ke-28 PKB, Faisol Riza, mengatakan diskusi tersebut menjadi upaya PKB mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi nasional kepada amanat konstitusi.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Rusdi Kirana menambahkan, ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik. Konsep tersebut harus menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rusdi.
Diskusi turut dihadiri jajaran DPP PKB, anggota Fraksi PKB DPR, organisasi perempuan partai, serta ratusan peserta. Forum tersebut menjadi penegasan bahwa arah ekonomi baru tidak boleh berhenti sebagai narasi politik, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan fiskal, industri, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada rakyat. (@GUS/01)
Leave a Reply