SEMARANG, GALAKSI-TV.COM : PELANTIKAN pengurus DPP APINDO Jawa Tengah periode 2026–2031 tak sekadar agenda organisasi pengusaha. Di tengah ekonomi daerah yang sedang bergerak positif, momentum ini menjadi ujian serius: apakah APINDO hanya akan menjadi mitra seremoni pemerintah, atau benar-benar tampil sebagai kekuatan strategis yang ikut menentukan arah industrialisasi Jawa Tengah lima tahun ke depan.
Helmi Tas’an Wartono datang memimpin APINDO Jawa Tengah dalam situasi yang secara angka tampak menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I-2026 mencapai 5,89 persen. Investasi mengalir, kawasan industri berkembang, sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung, dan peluang penciptaan lapangan kerja tetap terbuka.
Namun, angka pertumbuhan tidak boleh dibaca secara datar. Pertumbuhan tinggi belum otomatis berarti kesejahteraan merata. Investasi besar belum tentu selalu melahirkan pekerjaan layak. Kawasan industri yang tumbuh belum pasti membawa pemerataan ekonomi antardaerah.
Disinilah, kepemimpinan baru APINDO Jawa Tengah harus dibaca secara kritis. Dunia usaha memang membutuhkan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, pelayanan perizinan yang cepat, serta hubungan industrial yang stabil.
Tetapi pekerja juga membutuhkan upah layak, perlindungan kerja, peningkatan keterampilan, dan kepastian masa depan. Pemerintah membutuhkan investasi, tetapi publik membutuhkan bukti bahwa investasi itu tidak hanya menguntungkan pemilik modal, melainkan juga menggerakkan ekonomi lokal.
Kualitas Pertumbuhan
Karena itu, APINDO Jawa Tengah tidak cukup hanya menyuarakan kemudahan berusaha. APINDO juga harus berani masuk ke isu kualitas pertumbuhan. Apakah investasi yang masuk benar-benar menyerap tenaga kerja lokal? Apakah sektor padat karya masih diberi ruang hidup? Apakah UMKM lokal bisa masuk ke rantai pasok industri besar? Apakah kawasan industri baru hanya akan menumpuk di wilayah yang sudah maju, atau benar-benar membuka pusat pertumbuhan baru di daerah selatan, timur, dan wilayah pinggiran Jawa Tengah?
Pernyataan Helmi bahwa kolaborasi adalah kunci memang tepat. Dunia usaha tidak bisa berdiri sendiri. Namun, kolaborasi tidak boleh berhenti menjadi bahasa normatif dalam forum resmi. Kolaborasi harus diterjemahkan menjadi agenda konkret: forum tripartit yang aktif, peta kebutuhan tenaga kerja industri, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pabrik, advokasi regulasi yang transparan, serta komitmen perusahaan untuk memperkuat ekonomi daerah tempat mereka beroperasi.
Jawa Tengah memiliki peluang besar. Posisi geografis strategis, biaya produksi yang relatif kompetitif, jaringan infrastruktur yang semakin terkoneksi, kawasan industri yang berkembang, dan basis tenaga kerja yang besar menjadi modal penting. Tetapi peluang itu juga membawa risiko. Jika hanya mengejar investasi murah berbasis upah rendah, Jawa Tengah bisa terjebak menjadi halaman produksi, bukan pusat nilai tambah. Jika industrialisasi tidak disertai peningkatan produktivitas dan teknologi, dunia usaha akan rentan terhadap tekanan global, biaya energi, perubahan rantai pasok, dan kompetisi antarnegara.
Tantangan APINDO ke depan bukan hanya menjaga pengusaha tetap bertahan. Tantangannya adalah mendorong dunia usaha naik kelas. Industri harus lebih adaptif terhadap digitalisasi, efisiensi energi, standar lingkungan, otomatisasi, dan perubahan pasar ekspor. Pengusaha skala besar harus ditarik menjadi lokomotif bagi usaha kecil dan menengah. Sementara pelaku usaha kecil harus dibantu agar tidak hanya menjadi penonton di tengah geliat investasi.
Harapan Baru
Dalam konteks hubungan industrial, APINDO juga tidak boleh hanya hadir ketika ada perdebatan upah. Hubungan pengusaha dan pekerja harus dibangun di atas produktivitas, dialog, dan keadilan industrial. Upah adalah isu sensitif, tetapi tidak bisa terus dilihat sebagai beban sepihak. Bagi pekerja, upah adalah daya beli. Bagi daerah, daya beli adalah mesin konsumsi. Bagi dunia usaha, pekerja yang terlindungi dan produktif adalah fondasi keberlanjutan industri.
Karena itu, APINDO Jawa Tengah perlu mengambil posisi yang lebih visioner. Bukan sekadar menjadi penyambung suara pengusaha kepada pemerintah, tetapi menjadi perancang ekosistem usaha yang sehat. APINDO harus mampu memberi masukan tajam kepada pemerintah ketika regulasi lambat, infrastruktur tidak siap, tata ruang tidak jelas, pungutan membebani, atau birokrasi perizinan masih berbelit. Namun, APINDO juga harus siap dikritik bila dunia usaha mengabaikan standar ketenagakerjaan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial.
Pelantikan pengurus baru ini membuka harapan, tetapi juga menempatkan beban besar. APINDO Jawa Tengah berada di persimpangan penting: menjadi organisasi pengusaha yang administratif, atau menjadi motor transformasi ekonomi daerah. Lima tahun ke depan akan menguji apakah APINDO mampu membaca perubahan global, menjaga stabilitas industri, memperkuat investasi, dan pada saat yang sama memastikan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.
Jawa Tengah tidak kekurangan angka optimistis. Yang dibutuhkan sekarang adalah kualitas eksekusi. Dunia usaha boleh tumbuh, tetapi rakyat harus ikut merasakan. Investasi boleh masuk, tetapi lapangan kerja harus terbuka. Kawasan industri boleh dibangun, tetapi pemerataan wilayah tidak boleh ditinggalkan.
Di bawah kepemimpinan Helmi Tas’an Wartono, APINDO Jawa Tengah memiliki peluang untuk menjadi aktor penting dalam babak baru ekonomi daerah. Tetapi peluang itu hanya akan berarti jika APINDO berani melampaui seremoni, masuk ke agenda substantif, dan menjawab pertanyaan paling mendasar: pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini untuk siapa? (*)
Leave a Reply