Galaksi-tv

Menyalakan Kesadaran Publik

HUT BHAYANGKARA ke-80, Apresiasi Mengalir, PENEGAKAN HUKUM Dievaluasi

BLORA, GALAKSI TV.COM — Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar momentum seremoni, tetapi menjadi ruang evaluasi terhadap kualitas pengabdian, integritas, serta keberanian Polri dalam menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.

Di Kabupaten Blora, sejumlah tokoh publik mengapresiasi keberhasilan Polres Blora menjaga keamanan dan kondusivitas daerah, tetapi tetap menitipkan catatan kritis mengenai transparansi penanganan perkara yang menjadi sorotan masyarakat.

Keamanan yang stabil merupakan modal utama bagi kegiatan pemerintahan, investasi, usaha, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, keberadaan Polri tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga ketertiban, tetapi juga dari konsistensi dalam memberikan pelayanan yang humanis, membuka informasi secara proporsional, serta menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Blora, H. Abdullah Aminudin, menyampaikan apresiasi atas pengabdian jajaran Polri, khususnya Polres Blora, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Pertama, tentu kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga jajaran Polri, khususnya Polres Blora, terus sukses dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat,” kata Aminudin.

Menurut Aminudin, kalangan pengusaha di Blora selama ini merasakan hubungan yang hangat serta kerja sama yang baik dengan kepolisian. Kondisi keamanan yang terjaga dinilai memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Ia secara khusus mengapresiasi kepemimpinan AKBP Wawan Andi Susanto yang telah bertugas lebih dari dua tahun sebagai Kapolres Blora. Kepemimpinan tersebut dinilai mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman serta kondusif.

“Kondisi yang aman memberikan iklim yang sejuk bagi para pengusaha. Mereka dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan tenang, tanpa merasa terganggu oleh persoalan keamanan,” ujarnya.

Aminudin, yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengingatkan bahwa tantangan Polri semakin kompleks. Kepolisian berada di tengah tekanan kepentingan, derasnya arus informasi, kritik publik, serta perubahan sosial yang berlangsung cepat.

“Dalam situasi hiruk-pikuk yang tidak menentu, terkadang polisi berjalan ke kanan dianggap salah, ke kiri salah, bahkan berjalan lurus pun masih dianggap salah. Namun, selama ikrar dan sumpah Bhayangkara dijalankan dengan teguh, Polri akan sampai pada titik yang terang,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Institusi kepolisian juga harus berani membersihkan diri dari oknum yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan publik.

“Polri harus dibebaskan dari oknum-oknum yang tidak baik. Tujuan utamanya adalah menjaga keamanan dan keadilan di negeri ini. Itulah hakikat keberadaan Bhayangkara sejati,” katanya.

Humanis dan Sinergi DPRD

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Chandra Tirtaka, berharap peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi energi baru bagi jajaran Polres Blora untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga semangat mengabdi untuk masyarakat terus menginspirasi peningkatan integritas dan pelayanan yang humanis, khususnya di Kabupaten Blora,” ujar Politisi Gerindra Blora.

Ia menilai tantangan keamanan dan pelayanan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian secara sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kolaborasi dan sinergi antara Polres Blora dengan DPRD Blora harus terus ditingkatkan. Keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui komunikasi dan kerja kelembagaan yang kuat,” tegasnya.

APTI Soroti Transparansi

Di tengah berbagai apresiasi tersebut, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Tambang Indonesia (APTI) Kabupaten Blora, Supriyono, memberikan catatan khusus terhadap penanganan perkara pertambangan yang menjadi perhatian publik.

Supriyono, yang juga Pemimpin Umum portal berita Sapujagad.Net, menilai kinerja Polres Blora selama ini cukup positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Namun, momentum Hari Bhayangkara harus menjadi pijakan untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas penegakan hukum.

“Secara umum kami mengapresiasi kinerja Polres Blora. Namun, masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki, khususnya dalam penanganan perkara pertambangan,” tegasnya.

Ia menyoroti penanganan kasus pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang selama ini lazim disebut galian C. Penanganan setiap perkara, menurutnya, harus dilakukan secara jelas, tuntas, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum.

“Penanganannya harus benar-benar clear and clean. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara berjalan tidak transparan, berlarut-larut, atau terdapat perlakuan yang berbeda,” tegasnya.

Kepastian hukum, lanjut Supriyono, dibutuhkan bukan hanya oleh masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan, tetapi juga oleh pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan.

“Pelaku usaha yang taat aturan membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penindakannya harus tegas dan tidak boleh pandang bulu,” ujarnya.

APTI Blora juga berharap Polres Blora dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara proporsional kepada publik. Keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Ini menjadi catatan APTI Blora. Kami berharap pada usia Bhayangkara ke-80, Polri semakin presisi, terbuka, tegas, dan berkeadilan dalam menindak setiap pelanggaran pertambangan tanpa pandang bulu,” papar Supriyono.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 akhirnya membawa dua pesan penting bagi Polres Blora. Keberhasilan menjaga keamanan dan kondusivitas daerah patut dipertahankan, sedangkan profesionalisme, keterbukaan penanganan perkara, serta ketegasan terhadap setiap pelanggaran harus terus ditingkatkan.

Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menjaga situasi tetap aman. Kepercayaan tumbuh ketika hukum ditegakkan secara konsisten, prosesnya terbuka, dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa perbedaan. (@bangsar26/01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *