BLORA, GALAKSI-TV.COM : Pelantikan PC GP Ansor Blora masa khidmah 2025–2029 di Pendopo Kabupaten Blora baru-baru ini, menjadi uji pertama antara janji dan eksekusi. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan Pemkab siap bersinergi dalam ketahanan pangan berbasis pertanian organik, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sosial-keagamaan.
Namun setelah panggung pelantikan usai, ada pertanyaan kritis : yaitu ukuran keberhasilannya. Apakah program Ansor benar-benar turun ke desa, menambah produktivitas, membuka akses pasar, dan memberi dampak yang bisa diukur atau berhenti pada seremoni dan jargon kolaborasi.
Pendopo Kabupaten Blora kembali menjadi ruang simbolik yang menentukan arah gerakan kepemudaan NU. Inaugurasi dan pelantikan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blora masa khidmah 2025–2029, tidak sekadar pergantian struktur, tetapi penegasan target politik sosial: ketahanan pangan, ekonomi umat, serta penguatan ruang keagamaan dan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.
Di hadapan jajaran GP Ansor pusat dan wilayah, unsur Forkopimda, PCNU Blora, serta tokoh masyarakat, Bupati Blora H. Arief Rohman menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora untuk menjadi mitra strategis Ansor. Arahnya jelas: menyatukan program organisasi dengan agenda pembangunan daerah, terutama pada sektor yang paling dekat dengan kebutuhan warga.
“Ketum GP Ansor concern sekali dengan ketahanan pangan. Kita tadi sambut dengan panen padi organik, ada kelapa, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa program pusat bisa diterjemahkan di daerah. Dari Pemkab, kami siap bergerak bersama dan bersinergi,” ujar Arief.
Namun kalimat “siap bersinergi” selalu punya konsekuensi publik: ia harus berubah menjadi kerja lapangan yang terukur. Karena itulah Arief menekan tombol yang paling sensitif, bukan sekadar banyaknya kegiatan, melainkan kualitas terobosan yang membedakan Ansor sebagai organisasi kader.
“Kami berharap Ansor Blora bisa menghadirkan program unggulan yang membumi. Dari Pemkab, TNI, dan Polri, kami sangat siap untuk bersinergi dan bergerak bersama,” tegasnya.
Pelantikan pengurus menjadi semacam kontrak sosial. Ansor tidak hanya diminta hadir, melainkan diminta membuktikan dampak. Jika ketahanan pangan dijadikan panggung bersama, maka indikatornya bukan pada spanduk panen atau seremoni tanam, tetapi pada peningkatan produktivitas, kerapian rantai pasok, akses pasar, dan model pendampingan yang bertahan melewati musim politik.
Pelantikan PC GP Ansor Blora dilakukan oleh Koordinator Wilayah GP Ansor Jateng–DIY, Mochamad Hanies Cholil Barro, dan disaksikan oleh Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin serta Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah Muchamad Shidqon Prabowo. Kehadiran struktur pusat dan wilayah memberi sinyal: kepengurusan baru di Blora tidak berdiri sendiri, tetapi masuk dalam garis agenda besar organisasi.
Usai pelantikan, Ketua PC GP Ansor Blora yang baru dilantik, M. Yusuf Saqo, mengukuhkan struktur banom dan badan otonom di bawah GP Ansor, yakni Satkorcab Banser Blora dan Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) Rijalul Ansor Blora. Pengukuhan ini penting karena menunjukkan kesiapan perangkat organisasi menjalankan program lima tahun ke depan—bukan hanya pada tataran ide, tetapi pada kapasitas mobilisasi dan disiplin struktur.
Di sisi NU struktural, Ketua PCNU Blora HM Fatah menegaskan bahwa kekuatan Ansor tidak boleh berhenti pada kelengkapan organisasi. Baginya, khidmah Ansor harus berwujud aksi nyata di tengah masyarakat. Ia menyinggung panen padi organik yang digelar pada hari yang sama sebagai contoh konkret dukungan terhadap agenda ketahanan pangan.
“Ini adalah program besar PCNU Blora dan Ansor untuk menyukseskan pertanian organik. Ke depan, semoga Blora bisa menjadi kabupaten pelopor bertani organik,” ungkapnya.
Pernyataan itu sekaligus mengunci arah evaluasi publik: bila pertanian organik dijadikan proyek bersama, maka ia harus menjawab persoalan paling praktis, pendampingan petani, konsistensi metode budidaya, pembiayaan, sertifikasi, kualitas hasil, sampai jaminan pasar. Tanpa itu, label “organik” mudah menjadi jargon yang dipakai untuk mengangkat citra, bukan untuk mengangkat kesejahteraan.
Pelayan Umat.
Dari PW GP Ansor Jawa Tengah, Muchamad Shidqon Prabowo mengingatkan identitas dasar Ansor: pelayan umat, bukan organisasi yang menuntut dilayani. Ia menegaskan posisi Ansor sebagai khadimul ummah.
“Sejak berdiri, kata dia, Ansor tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani.” tegasnya.
Ia juga menaruh fokus pada dua tantangan yang dianggap paling menentukan masa depan kader: penguatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kader. Dua agenda itu adalah ukuran apakah kaderisasi berhenti pada militansi simbolik atau naik kelas menjadi daya saing nyata.
“Dua nilai ini harus digerakkan secara serius di Kabupaten Blora. Ini menjadi tugas bersama seluruh stakeholder Ansor di Jawa Tengah,” tambahnya.
Program yang Relewan
Rangkaian pernyataan para pemimpin ini menunjukkan pola yang konsisten: Ansor didorong menjadi organisasi yang operasional, bukan dekoratif. Pemerintah daerah menawarkan ruang kolaborasi; NU struktural menuntut khidmah yang nyata; Ansor wilayah menekan penguatan SDM dan ekonomi; sementara publik pada akhirnya hanya membutuhkan satu hal: bukti.
Pada tahap awal, tantangan terbesar kepengurusan baru bukan membuat daftar program sebanyak mungkin, tetapi memilih program yang paling relevan dan memastikan eksekusinya disiplin, punya target, punya ukuran hasil, punya agenda pendampingan, serta punya keberanian untuk dievaluasi terbuka.
Karena setelah pelantikan usai, organisasi akan dinilai bukan dari panggung, melainkan dari dampak di lapangan: apakah benar mampu “membumi” dan mengubah kehidupan warga, atau sekadar mengulang ritual lima tahunan dengan istilah yang terdengar besar tetapi hasilnya tipis. (@bangsar/01)