GMM dipastikan tak bisa giling tahun ini
TODANAN, GALAKSI-TV.COM— KEDATANGAN Andin Cholid, sosok yang diperkenalkan sebagai calon Direktur Operasional PT Gendhis Multi Manis (GMM), di Posko Perjuangan APTRI dan petani tebu Blora, Senin (13/04/2026), tidak disambut hangat.
Ia justru berhadapan dengan hujan pertanyaan tajam dari petani yang menuntut satu hal mendasar: kepastian penyerapan tebu, harga yang adil, dan skema operasional yang jelas, bukan lagi janji.
Forum dialog yang mempertemukan petani tebu, manajemen PT GMM, pemerintah daerah, dan aparat tersebut berlangsung dalam suasana tegang. Di hadapan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, unsur Forkopimda, serta pengurus APTRI, kegelisahan petani mengerucut pada persoalan konkret: kapan tebu mereka diterima, siapa yang membeli, di mana titik penyerahan, dan berapa harga riil di tingkat petani.
Namun hingga forum berakhir, jawaban yang muncul dinilai belum menjawab kebutuhan teknis di lapangan. Pernyataan dari pihak GMM masih berkutat pada proses dan rencana, bukan kepastian operasional.
“Petani tidak lagi butuh kalimat sedang diupayakan; yang dibutuhkan adalah tanggal, skema, dan harga,” tegas salah satu perwakilan petani dalam forum.
Pabrik Tak Giling
Situasi ini menjadi semakin sensitif karena sebelumnya telah muncul serangkaian janji dari berbagai pihak. Pada awal April 2026, Bulog menyatakan komitmennya membantu penyaluran hasil panen tebu petani Blora. Bahkan, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sempat memastikan penyerapan tebu melalui GMM dengan mengacu pada harga pemerintah tahun 2026.
Pernyataan tersebut membangun ekspektasi bahwa persoalan kebijakan dasar telah selesai. Namun fakta di lapangan berkata lain.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini secara tegas menyatakan bahwa PG GMM dipastikan tidak melakukan giling pada tahun 2026 akibat kerusakan mesin yang belum tertangani. Proses perbaikan pun masih bergantung pada pendanaan APBN yang tidak bisa dicairkan dalam waktu singkat.
Kondisi ini menempatkan petani pada posisi rentan. Panen yang dijadwalkan mulai Mei 2026 semakin dekat, sementara skema penyaluran tebu ke pabrik gula lain belum memiliki rincian yang jelas.
“Boiler boleh rusak, tetapi keadilan tata niaga tebu tidak boleh ikut ambruk,” ujar peserta forum lainnya.
Andin Cholid sendiri mengakui bahwa GMM tidak dapat melakukan penggilingan tahun ini dan menyatakan fokus jangka pendek adalah menyelamatkan tebu petani dengan mengalihkan ke pabrik gula lain. Namun saat ditanya lebih jauh, ia belum mampu memberikan kepastian terkait mekanisme teknis, termasuk titik pengiriman dan pembagian beban biaya angkut.
Ia hanya menyebut bahwa harga akan mengacu pada ketentuan pemerintah, dengan catatan adanya potensi tambahan biaya distribusi. Pernyataan ini justru memicu kekhawatiran baru di kalangan petani.
“Masalah GMM bukan hanya mesin yang berhenti, melainkan kepastian yang terus-menerus ditunda,” kritik petani.
Sebelumnya, gelombang protes telah terjadi pada 2 April 2026 yang melibatkan sekitar 2.000 petani dengan ratusan truk dan alat berat. Mereka menuntut keberpihakan terhadap petani, termasuk penyerapan tebu 100 persen dan harga yang layak. Aksi berlanjut sehari kemudian dengan pencegatan terhadap Dirut Bulog di Todanan.
Dalam konteks tersebut, forum 13 April seharusnya menjadi ruang finalisasi skema, bukan sekadar diskusi terbuka tanpa keputusan konkret.
“Kalau Bulog sudah menjanjikan serap 100 persen, forum 13 April seharusnya bicara eksekusi, bukan improvisasi,” ujar Anton Sudibyo Sekretaris APTRI Blora.
Anton menegaskan bahwa mereka tidak menuntut hal di luar batas kewajaran. Mereka hanya meminta hasil panen dibeli penuh, harga mengikuti acuan pemerintah, serta biaya logistik tambahan tidak dibebankan kepada petani.
“Petani menanam dengan biaya nyata, maka negara dan BUMN tidak bisa menjawab dengan kepastian semu,” tegasnya.
Dari pertemuan di Todanan tersebut, terlihat jelas bahwa persoalan GMM telah bergeser menjadi krisis kepercayaan. Ketika panen tinggal menghitung waktu, sementara kepastian teknis belum juga hadir, setiap janji baru berisiko memperdalam ketidakpercayaan petani.
Selama belum ada keputusan operasional yang final dan tertulis, komitmen penyerapan akan terus dipandang sebagai janji yang belum lunas. (@bangsar26/01)
Leave a Reply