Solusi Hemat Energi atau Simbolisme Kebijakan
SEMARANG, GALAKSI-TV.COM : Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan konsumsi energi mulai mengarah pada kebijakan yang tak biasa: mengubah pola mobilitas ASN. Gubernur Ahmad Luthfi menyebut, pihaknya tengah menyiapkan gerakan bersepeda bersama bagi ASN dan pejabat publik, bahkan membuka opsi berjalan kaki atau berlari ke kantor pada hari-hari tertentu.
Kebijakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih luas, sembari menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat yang dijadwalkan terbit akhir Maret.
Namun, di balik semangat efisiensi, muncul pertanyaan mendasar: seberapa realistis kebijakan ini diterapkan di lapangan?
Secara konseptual, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor memang sejalan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar dan emisi. Namun, kondisi geografis, jarak tempuh ASN, hingga infrastruktur transportasi ramah pesepeda di Jawa Tengah menjadi faktor krusial yang belum sepenuhnya terjawab.
Tidak semua ASN tinggal dekat dengan kantor. Sebagian harus menempuh jarak puluhan kilometer, melintasi jalur padat kendaraan, bahkan wilayah yang minim jalur sepeda. Dalam konteks ini, kebijakan “naik sepeda atau lari” berpotensi menjadi tidak inklusif.
Lebih jauh, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan bersifat seremonial—sekadar berlangsung pada hari tertentu tanpa dampak signifikan terhadap penghematan energi secara keseluruhan.
Sinkronisasi Program Energi
Di sisi lain, Pemprov Jateng sebenarnya telah memiliki fondasi kebijakan energi yang lebih struktural. Program 2.500 Desa Mandiri Energi, misalnya, menjadi langkah konkret dalam mendorong kemandirian energi berbasis lokal.
Selain itu, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah seperti Jateng Agro Berdikari (JTAB) di sektor gas alam menunjukkan pendekatan yang lebih sistemik dibanding sekadar perubahan perilaku individu ASN.
Jika dibandingkan, transformasi energi berbasis desa dan penguatan BUMD memiliki dampak jangka panjang yang lebih terukur dibanding kebijakan mobilitas harian ASN.
Menunggu Kajian
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan dan penghitungan. Belum ada kepastian hari pelaksanaan maupun skema teknis yang akan diterapkan.
Hal serupa juga berlaku untuk wacana work from home (WFH) yang disebut masih menunggu arahan pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan efisiensi energi di Jateng masih berada pada fase konseptual, belum implementatif.
Anggota DPRD Provinsi Jateng dari Fraksi PKB H.Abdullah Aminudin merespon dorongan untuk hidup sehat dan hemat energi tentu patut diapresiasi. Namun, kebijakan publik membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia harus berbasis data, mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, serta memastikan keadilan bagi seluruh ASN.
“Tanpa itu, ajakan bersepeda atau berlari ke kantor berisiko menjadi kebijakan populis, terdengar progresif, namun minim dampak nyata ‘’ tandas Legislator PKB dari Dapil Grobogan, Blora.
Angggota Komisi B DPRD Jateng tersebut akan melihat respon publik: apakah kebijakan ini akan menjadi langkah awal perubahan budaya kerja yang berkelanjutan, atau sekadar wacana yang berhenti di atas kertas. (@gus/26)
Leave a Reply