Ngopi Bareng Forkopimda Buka Peta Jalan Kawasan Industri
BLORA, GALAKSI TV-.COM : Blora punya peluang besar membangun kawasan industri, tetapi pekerjaan rumahnya juga besar: lahan harus clear, tata ruang harus pasti, infrastruktur harus siap, investor harus konkret, tenaga kerja lokal harus disiapkan, dan masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton.
Forum Ngobrol Pintar dan Inovatif atau Ngopi Bareng Forkopimda Blora tidak berhenti sebagai forum komunikasi biasa. Di tengah menguatnya wacana pembangunan kawasan industri, forum bertema “Blora Ramah Investasi” itu menjadi ruang uji publik: apakah Blora benar-benar siap naik kelas menjadi daerah tujuan investasi, atau masih sebatas memiliki ambisi besar tanpa kesiapan teknis yang matang.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blora di Auditorium Polres Blora, Selasa (26/5/2026), mempertemukan unsur eksekutif, kepolisian, legislatif, ormas, LSM, insan media, dan elemen masyarakat.
Forum ini menjadi penting karena isu investasi di Blora kini tidak lagi berhenti pada jargon promosi daerah, tetapi mulai masuk ke pembahasan lebih konkret: kawasan industri, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi potensi lokal, dan stabilitas sosial.
Rencana besar itu punya dasar konteks yang tidak kecil. Proyek Kawasan Industri Terpadu (KIT) Blora sebelumnya disebut membutuhkan lahan sekitar 1.350 hektare dan diproyeksikan untuk industri padat karya hingga manufaktur berbasis teknologi. Gagasan itu juga diposisikan sebagai jawaban atas kebutuhan lapangan kerja baru dan efek berganda bagi ekonomi masyarakat.
Investasi tidak cukup hanya disambut dengan karpet merah. Ia membutuhkan kepastian tata ruang, legalitas lahan, infrastruktur dasar, energi, air, jalan, tenaga kerja, keamanan, dan penerimaan sosial masyarakat. Tanpa itu, kawasan industri berisiko berubah menjadi proyek besar yang ramai di forum, tetapi berat saat dieksekusi di lapangan.
Belum Terintergrasi
Bupati Blora, Arief Rohman, dalam sambutannya menegaskan bahwa investasi memiliki posisi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Pemkab Blora terus berupaya memperkuat pelayanan bagi investor, tetapi tetap harus menjaga kepentingan masyarakat.
“Investasi tidak boleh hanya dihitung dari nilai modal yang masuk. Ukuran akhirnya harus jelas: berapa lapangan kerja tercipta, berapa UMKM ikut bergerak, berapa pendapatan masyarakat naik, dan seberapa jauh daerah ini mendapatkan nilai tambah,” tegas Arief.
Arief menekankan, Blora memiliki modal ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi, mulai sektor energi, pertanian, peternakan, UMKM, perdagangan, hingga potensi industri berbasis sumber daya lokal. Karena itu, forum Ngopi Forkopimda dinilai menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi antarpemangku kepentingan.
“Blora harus ramah investasi, tetapi bukan berarti mengabaikan regulasi. Investor harus nyaman, masyarakat harus terlindungi, dan pemerintah harus hadir sebagai penjamin kepastian,” ujarnya.
Data investasi menunjukkan Blora memang memiliki daya tarik ekonomi. Pada 2025, nilai investasi Blora dilaporkan mencapai target Rp900 miliar, dengan sektor minyak dan gas serta perdagangan sebagai penyumbang terbesar. Pergerakan investasi masih didominasi PMDN, sementara PMA belum tercatat masuk.
Fakta itu memberi dua pesan sekaligus. Pertama, Blora punya basis ekonomi yang bisa dijual. Kedua, struktur investasinya masih perlu diperluas agar tidak terlalu bertumpu pada sektor tertentu. Kawasan industri, bila disiapkan serius, bisa menjadi instrumen diversifikasi ekonomi. Namun bila dipaksakan tanpa kajian komprehensif, risikonya bisa memunculkan persoalan baru, terutama terkait tata ruang dan konflik lahan.
Kajian Komprehensif
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, yang hadir dalam forum tersebut, menilai rencana kawasan industri harus ditempatkan sebagai proyek strategis daerah, bukan sekadar proyek fisik. Menurutnya, Blora membutuhkan lompatan ekonomi, tetapi lompatan itu harus dikawal dengan perencanaan matang.
“Kawasan industri tidak boleh dibangun dengan logika coba-coba. Harus jelas lokasinya, status lahannya, akses jalannya, pasokan energinya, kebutuhan airnya, dan dampaknya bagi masyarakat sekitar,” kata Siswanto.
Ia mengingatkan, industrialisasi harus memberi ruang bagi tenaga kerja lokal dan pelaku usaha kecil. Jika tidak, masyarakat Blora hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Jangan sampai industri berdiri di Blora, tetapi tenaga kerja lokal tidak terserap, UMKM tidak naik kelas, dan desa sekitar hanya menerima dampaknya. Itu bukan investasi yang sehat,” tegasnya.
Sebelumnya, kalangan dunia usaha juga mendorong agar pembangunan kawasan industri Blora dilakukan melalui kajian komprehensif. Pemkab Blora melalui Bapperida disebut merencanakan kajian kelayakan kawasan industri pada 2026 sebagai dasar penentuan kelayakan.
Di sisi keamanan, Kapolres Blora menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Menurutnya, keamanan adalah salah satu modal utama bagi pembangunan dan investasi.
“Sinergi Forkopimda, DPRD, masyarakat, media, ormas, dan seluruh elemen daerah sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman dan ramah bagi para investor,” ujarnya.
Kritik itu Alarm
Pernyataan itu menjadi penting karena investasi tidak hanya membutuhkan kemudahan izin, tetapi juga stabilitas sosial. Konflik lahan, resistensi warga, gangguan keamanan, dan ketidakpastian hukum dapat menjadi faktor penghambat yang membuat investor ragu masuk.
Kapolres menegaskan, Polres Blora akan mendukung iklim investasi sepanjang prosesnya berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
“Keamanan bukan hanya soal menjaga situasi tetap kondusif. Keamanan juga berarti memastikan setiap proses berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Blora menyampaikan bahwa kegiatan Ngopi Forkopimda diharapkan menjadi wadah komunikasi yang produktif dan berkelanjutan. Menurutnya, investasi daerah tidak bisa hanya diurus satu dinas, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Forum ini penting untuk menyamakan frekuensi. Pemerintah, aparat keamanan, DPRD, media, ormas, LSM, dan masyarakat harus memiliki ruang dialog yang sehat. Investasi akan sulit tumbuh kalau komunikasi publiknya buruk,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kesbangpol memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dalam konteks investasi, stabilitas itu harus dibangun melalui komunikasi, bukan sekadar pengamanan.
“Blora harus terbuka terhadap investor, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik. Kritik masyarakat adalah alarm dini agar pembangunan tidak kehilangan arah,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta juga menyoroti potensi investasi di sektor energi, pertanian, UMKM, infrastruktur, dan pengembangan kawasan industri. Isu pelayanan perizinan, kesiapan lahan, dukungan regulasi, hingga keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian dari pembahasan.
Tantangan teknis juga tidak ringan. Iklim investasi Blora sebelumnya disebut menghadapi kendala, antara lain perubahan proses perizinan OSS RBA secara nasional dan pengaturan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B. Pemetaan Kawasan Peruntukan Industri/HP2D di Blora juga disebut sudah mencapai 88,28 persen, tetapi pengadaan lahan masih menjadi salah satu titik krusial. (@bangsar/01)
Leave a Reply