“Satu bulan cukup untuk membuktikan keseriusan, bukan menunda persoalan. MBG harus memberi gizi kepada rakyat, bukan memberi ruang kepada penyalahgunaan.”
JAKARTA, GALAKSI TV.COM — Presiden Prabowo Subianto memberi Badan Gizi Nasional waktu sekitar satu bulan untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Tenggat itu menjadi ujian serius bagi BGN untuk menertibkan penerima manfaat, memperbaiki penempatan dapur, serta menutup celah penyalahgunaan dalam program yang diklaim telah menjangkau 63 juta orang.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh persoalan dalam pelaksanaan MBG dikaji ulang secara hati-hati sebelum pemerintah mengambil keputusan lanjutan.
“Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan,” kata Agustina seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Perbaikan tersebut mencakup penataan penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG. Evaluasi diperlukan karena sejumlah titik telah ditetapkan sebagai lokasi penerima program, tetapi belum memiliki SPPG. Sebaliknya, terdapat bangunan dapur yang sudah berdiri tetapi belum dapat beroperasi.
Agustina menyebut Presiden tidak ingin kebijakan terhadap program berskala nasional tersebut diambil secara tergesa-gesa.
“Presiden tidak ingin terburu-buru. Beliau ingin hati-hati karena memang tidak mudah mengambil kebijakan untuk jutaan orang,” ujarnya.
Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian membantu BGN dalam proses pembenahan. Keterlibatan lintas kementerian diperlukan karena persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga anggaran, pengadaan, kesehatan, keamanan pangan, infrastruktur, dan pengawasan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan menggunakan tenggat satu bulan untuk menyelesaikan hambatan dan dugaan penyalahgunaan yang ditemukan dalam pelaksanaan program.
“Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan,” kata Zulkifli Hasan.
Menurut dia, persoalan yang sedang dievaluasi meliputi penentuan titik SPPG, kesiapan bangunan, kesesuaian penerima manfaat, serta dugaan penyalahgunaan program.
Hasil evaluasi akan disampaikan kembali kepada Presiden untuk menentukan kebijakan berikutnya. Namun, tenggat satu bulan tidak boleh berhenti sebagai perpanjangan waktu administratif. Pemerintah perlu membuka indikator perbaikan, jumlah dapur bermasalah, bentuk penyalahgunaan, serta tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Program dengan puluhan juta penerima dan anggaran besar menuntut tata kelola yang dapat diaudit, bukan sekadar klaim perbaikan. Kecepatan distribusi penting, tetapi keselamatan pangan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan akuntabilitas jauh lebih menentukan. (@GUS/01)
Leave a Reply