CATATAN REDAKSI GALAKSI TV.COM
PERINGATAN Harlah ke-28 PKB se-Jawa Tengah membawa konsep besar: pelayanan kesehatan, santunan anak yatim, penghargaan bagi pekerja sosial, festival UMKM, doa bersama, hingga pemasangan 35.000 bendera.Rancangannya terlihat lengkap. Namun, politik tidak dinilai dari kemeriahan agenda, melainkan dari konsistensi keberpihakan setelah panggung dibongkar dan bendera diturunkan.
Tema “Berbakti Tanpa Henti untuk Negeri” mengandung konsekuensi politik yang serius. Frasa tanpa henti berarti pengabdian tidak boleh hanya berlangsung ketika partai sedang merayakan hari lahir, mendekati pemilu, atau membutuhkan perhatian publik.
PKB harus mampu membuktikan bahwa pelayanan sosial bukan sekadar instrumen komunikasi politik. Pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan penghargaan kepada tokoh masyarakat memang memiliki nilai sosial. Akan tetapi, kegiatan tersebut baru menjadi gerakan politik visioner apabila diikuti perjuangan kebijakan yang menyelesaikan sumber persoalan.
Guru honorer tidak cukup diberi penghargaan apabila kepastian status, pendapatan, dan perlindungan kerjanya masih diabaikan. Bidan desa tidak cukup dipuji apabila fasilitas kesehatan di wilayah terpencil tetap terbatas. Petugas kebersihan tidak cukup menerima piagam apabila upah dan jaminan sosialnya belum layak.
Penghargaan dapat diberikan dalam satu malam, tetapi keadilan hanya lahir melalui kebijakan yang diperjuangkan terus-menerus.
Bukan Ukuran Politik
Target pemasangan 35.000 bendera PKB di seluruh Jawa Tengah merupakan demonstrasi struktur dan kekuatan organisasi. Partai memang membutuhkan identitas visual, konsolidasi kader, dan keberadaan di ruang publik.
Namun, banyaknya bendera tidak otomatis menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat. Kepercayaan politik tidak tumbuh dari tiang-tiang yang dipenuhi atribut, melainkan dari kemampuan kader menyelesaikan persoalan konkret di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Setiap bendera seharusnya menjadi simbol tanggung jawab. Di wilayah dengan jalan rusak, kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik lemah, dan harga kebutuhan pokok tidak stabil, atribut politik harus disertai agenda penyelesaian yang dapat diawasi masyarakat.
Bendera dapat menandai keberadaan partai, tetapi hanya kerja nyata yang membuktikan kegunaannya.
PKB perlu menghindari jebakan politik simbolik: terlihat hadir di banyak tempat, tetapi tidak meninggalkan perubahan yang dapat diukur. Karena itu, target 35.000 bendera seharusnya diimbangi target sosial dan politik yang lebih substansial, seperti jumlah warga miskin yang mendapatkan pendampingan, UMKM yang memperoleh akses permodalan, guru honorer yang diperjuangkan, atau desa tertinggal yang mendapatkan dukungan kebijakan.
Perubahan Struktural
Santunan kepada 33 anak yatim di setiap daerah merupakan tindakan kemanusiaan. Namun, partai politik tidak boleh berhenti sebagai penyelenggara kegiatan amal. Fungsi utama partai adalah mengubah kepedulian sosial menjadi kebijakan publik.
Anak yatim membutuhkan santunan, tetapi mereka juga membutuhkan jaminan pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi. Masyarakat membutuhkan bantuan jangka pendek, tetapi lebih membutuhkan sistem yang mencegah mereka terus bergantung pada bantuan.
Di sinilah kualitas politik diuji. PKB memiliki kader di lembaga legislatif dan pemerintahan. Kekuatan tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan anggaran publik benar-benar berpihak kepada kelompok rentan.
Politik yang hanya memberi bantuan akan dikenang sesaat. Politik yang memperbaiki sistem akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Konsep Harlah perlu bergerak dari pendekatan karitatif menuju perubahan struktural. Pelayanan kesehatan gratis dapat dilanjutkan dengan advokasi kepesertaan jaminan kesehatan. Festival UMKM dapat diikuti pendampingan legalitas, sertifikasi halal, akses pasar digital, permodalan, dan pengadaan pemerintah.
Tanpa keberlanjutan, kegiatan sosial hanya menjadi peristiwa. Dengan keberlanjutan, ia dapat berkembang menjadi model pemberdayaan.
Jadi Dekorasi
Festival UMKM dalam rangkaian Harlah merupakan pilihan yang relevan. Pelaku usaha kecil memang membutuhkan ruang pemasaran dan pertemuan dengan konsumen.
Namun, UMKM tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penyedia makanan dan dekorasi keramaian politik. Partai harus memperjuangkan persoalan yang lebih mendasar: mahalnya bahan baku, sulitnya pembiayaan, keterbatasan teknologi produksi, lemahnya akses pasar, dan persaingan dengan produk industri besar.
Setiap festival seharusnya menghasilkan basis data pelaku usaha, kontrak pemasaran, akses perbankan, pendampingan usaha, serta evaluasi peningkatan pendapatan. Keberhasilan tidak cukup dihitung dari jumlah stan dan pengunjung.
UMKM tidak membutuhkan panggung sesaat. Mereka membutuhkan ekosistem usaha yang memungkinkan bisnis bertahan dan berkembang.
PKB dapat menjadikan Harlah sebagai awal pembentukan jaringan ekonomi rakyat di Jawa Tengah. Struktur partai dari tingkat provinsi hingga kecamatan dapat dioptimalkan untuk menghubungkan produsen, koperasi, pasar, perbankan, dan pemerintah daerah.
Itulah bentuk politik ekonomi yang lebih relevan daripada sekadar slogan keberpihakan.
Dalam Partai
Deklarasi bahwa kader berkhidmat bukan hanya saat pemilu merupakan pesan penting. Tetapi komitmen itu juga harus diuji melalui tata kelola internal partai.
Partai yang berbicara tentang pelayanan harus transparan dalam rekrutmen calon legislatif dan pejabat publik. Partai yang menghormati pengabdian harus memberi ruang kepada kader berintegritas, bukan hanya mereka yang memiliki modal finansial atau kedekatan dengan elite.
Visi pengabdian akan kehilangan makna apabila politik internal masih dikendalikan transaksi, patronase, dan pembagian jabatan. Pembaruan bangsa harus dimulai dari pembaruan partai.
Partai tidak dapat menjanjikan pemerintahan yang bersih apabila mekanisme internalnya tidak transparan dan meritokratis.
PKB memiliki akar sosial dan historis yang kuat. Modal tersebut seharusnya digunakan untuk membangun demokrasi kader, pendidikan politik, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan kapasitas anggota.
Kader tidak cukup dilatih memenangkan pemilu. Mereka harus dipersiapkan mengelola anggaran, menyusun kebijakan, mengawasi kekuasaan, dan mempertanggungjawabkan mandat publik.
Kontrak Politik
Harlah ke-28 seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan tahunan. Momentum ini dapat dijadikan kontrak politik antara PKB dan masyarakat Jawa Tengah.
Kontrak tersebut perlu memuat target yang jelas: pelayanan publik yang diperjuangkan, persoalan sosial yang diselesaikan, regulasi yang didorong, serta anggaran yang diawasi. Hasilnya harus diumumkan secara terbuka pada Harlah berikutnya.
Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah tema “Berbakti Tanpa Henti untuk Negeri” benar-benar dijalankan atau hanya menjadi bahasa promosi politik.
Masa depan partai tidak ditentukan oleh kemampuannya mengumpulkan massa dalam satu malam. Masa depan partai ditentukan oleh kemampuannya menjaga kepercayaan rakyat selama bertahun-tahun.
Harlah bukan hanya waktu mengenang perjalanan partai, tetapi kesempatan mengaudit manfaat kekuasaan bagi rakyat. (*)
Leave a Reply