Tidak masuk akal jika negara berupaya mengurangi kemiskinan, tetapi pada saat yang sama mempertahankan keterjangkauan rokok,” ujarnya.
JAKARTA. GALAKSITV.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Yuliani Paris, mengusulkan agar industri tembakau diberi ruang memproduksi rokok legal berharga murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Usulan tersebut langsung menuai kritik karena dinilai berpotensi memperluas konsumsi produk adiktif di tengah upaya pemerintah mengurangi kemiskinan.
Usulan itu disampaikan Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama enam direktur jenderal Kementerian Keuangan pada Senin, belum lama ini . Andi menilai keberadaan rokok legal dengan harga lebih terjangkau dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan peredaran rokok ilegal.
Menurut Andi, penurunan daya beli telah mendorong sebagian masyarakat beralih kepada rokok ilegal. Karena itu, ia mengusulkan skema tarif cukai khusus bagi produk rokok untuk segmen masyarakat menengah ke bawah serta perubahan batas produksi industri hasil tembakau.
Perdalam Kemiskinan
Namun, Koalisi Save Our Surroundings atau SOS menilai usulan tersebut keliru karena menempatkan rokok seolah-olah sebagai kebutuhan pokok yang harus dijaga keterjangkauannya.
Project Lead Tobacco Control Center CISDI, Beladenta Amalia, mengatakan konsumsi rokok justru menjadi salah satu pengeluaran yang memperberat kondisi ekonomi keluarga miskin.
“Rokok adalah belanja yang memperdalam jurang kemiskinan. Menjaga rokok tetap murah sama saja dengan mempertahankan beban ekonomi yang menghambat peningkatan kesejahteraan keluarga,” kata Beladenta.
Data Badan Pusat Statistik di sejumlah daerah secara konsisten menempatkan rokok kretek filter sebagai komoditas pemberi kontribusi terbesar kedua terhadap garis kemiskinan setelah beras. Artinya, pengeluaran untuk rokok mengambil porsi signifikan dari anggaran rumah tangga miskin yang seharusnya dapat digunakan untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi Ridwan, menilai rokok murah bertentangan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dan tujuan fiskal negara.
Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia, Mouhamad Bigwanto, menegaskan persoalan rokok ilegal semestinya ditangani melalui pengawasan distribusi dan penegakan hukum, bukan dengan menciptakan produk rokok murah baru.
Menurut dia, kebijakan cukai harus tetap diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang berbahaya sekaligus melindungi kesehatan publik, bukan menjadikan kelompok miskin sebagai pasar produk tembakau.
Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah dan DPR mengkaji setiap perubahan kebijakan cukai berdasarkan bukti ilmiah, dampak kesehatan, serta konsekuensinya terhadap ekonomi rumah tangga miskin. Mereka menilai masyarakat berpendapatan rendah membutuhkan bahan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja yang terjangkau bukan rokok murah. (gus/01)
Leave a Reply