UJIAN BLORA Naik Kelas

Di Balik Restu ATR/BPN Pembangunan UNY dan Sekolah Rakyat

CATATAN REDAKSI

BLORA, GALAKSI-TV.COM : Terbitnya dua Surat Keputusan Menteri ATR/BPN untuk perubahan penggunaan lahan sawah bagi pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu dan Kampus PSDKU UNY di Blora tidak sekadar kabar administratif.Ini adalah sinyal politik pembangunan: Blora sedang diberi ruang untuk naik kelas melalui sektor pendidikan, sumber daya manusia, dan pergerakan ekonomi wilayah.

Namun persetujuan itu tidak boleh dibaca sebagai “cek kosong”. Dalam kerangka hukum, perlindungan lahan pertanian pangan memang dirancang untuk menjaga ketahanan pangan, distribusi penguasaan lahan, dan kesejahteraan petani.

Sementara Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 mengatur verifikasi data lahan sawah, penetapan Lahan Sawah Dilindungi, serta pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi.

Artinya, setiap alih fungsi lahan tetap harus dibaca sebagai keputusan strategis yang memerlukan akuntabilitas ruang, bukan sekadar percepatan proyek.

Data yang disampaikan Pemkab Blora menyebut LP2B (Lahan Pertanian Berkelanjutan) Blora berada di angka 88,23 persen, di atas batas minimal nasional 87 persen. Angka ini menjadi dasar penting mengapa rekomendasi perubahan penggunaan lahan dapat diterbitkan.

Tetapi justru di titik inilah sorotan publik menjadi pengingat: jangan sampai capaian angka perlindungan lahan pangan hanya menjadi legitimasi teknokratis untuk membuka ruang alih fungsi berikutnya tanpa disiplin tata ruang.

Bagi Pemkab Blora, dua SK ini adalah peluang sekaligus ujian. Peluangnya jelas: Sekolah Rakyat di Cepu dapat menjadi instrumen afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Kampus UNY di Blora Kota dapat menjadi pengungkit kualitas SDM, memperkuat ekosistem akademik, dan mengurangi ketergantungan anak muda Blora untuk keluar daerah. Tetapi ujiannya juga keras: Pemkab harus memastikan proyek ini tidak berhenti sebagai seremoni, papan nama, atau kapital politik.

Yang harus dijaga adalah konsistensi tata ruang, transparansi status lahan, kejelasan desain pembangunan, dan manfaat langsung bagi warga sekitar. Jika Sekolah Rakyat hanya menjadi proyek fisik tanpa sistem rekrutmen peserta didik yang tepat sasaran, maka nilai sosialnya melemah.

Jika Kampus UNY hanya berdiri sebagai gedung tanpa ekosistem riset, dosen, mahasiswa, kemitraan industri, dan program studi yang relevan dengan kebutuhan Blora, maka ia hanya menjadi simbol pendidikan, bukan mesin transformasi daerah.

Tangkap Peluang

Dunia usaha Blora juga harus membaca momentum ini secara lebih serius. Kehadiran kampus dan pusat pendidikan baru akan menciptakan kebutuhan baru: hunian, transportasi, konsumsi, percetakan, teknologi informasi, jasa kreatif, pelatihan, kuliner, hingga penyediaan kebutuhan akademik. Tetapi peluang itu tidak otomatis jatuh ke pelaku lokal. Jika dunia usaha Blora tidak siap meningkatkan kualitas layanan, standar usaha, dan kemampuan kolaborasi, maka ruang ekonomi baru ini bisa justru direbut pemain luar.

Masyarakat Blora juga perlu memaknai dua proyek ini secara kritis. Dukungan publik penting, tetapi pengawasan publik lebih penting. Warga harus berani bertanya: siapa yang paling diuntungkan, bagaimana dampak lingkungan dikendalikan, apakah petani terdampak mendapat perlindungan, apakah UMKM lokal dilibatkan, dan apakah proyek ini benar-benar membuka mobilitas sosial bagi anak-anak Blora.

Pada akhirnya, persetujuan ATR/BPN bukan garis finis. Itu baru pintu masuk. Nilai strategis proyek ini tidak ditentukan oleh keluarnya SK, tetapi oleh kualitas eksekusi setelah SK keluar. Blora sedang memperoleh momentum langka: membangun pendidikan, memperluas ekonomi lokal, dan memperbaiki daya saing daerah. Tetapi momentum itu bisa berubah menjadi beban jika tidak dikawal dengan tata kelola yang transparan, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan publik.

Blora tidak cukup hanya bangga karena dua proyek besar disetujui. Blora harus memastikan dua proyek ini benar-benar menjadi investasi peradaban, bukan sekadar proyek pembangunan yang selesai di laporan, tetapi miskin dampak di lapangan. (@mas ton)