KOLOM REDAKSI
Muktamar NU dan Ujian Besar Abad Kedua
MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) disepakati berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, tidak semestinya hanya dibaca sebagai pergantian kepemimpinan. Momentum ini akan menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap arah organisasi, kualitas tata kelola, independensi politik, kemandirian ekonomi, dan kemampuan NU menjawab perubahan zaman.
Memasuki abad kedua, tantangan NU justru semakin kompleks. Besarnya jumlah jamaah, luasnya jaringan pesantren, dan kuatnya akses terhadap kekuasaan tidak otomatis menjamin kualitas pengabdian. Organisasi besar bisa kehilangan daya moral ketika energi elite lebih banyak terserap untuk mengelola konflik, jabatan, dan pengaruh daripada menyelesaikan persoalan warga.
Dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, NU mengalami peningkatan pengaruh politik dan kelembagaan. Tokoh-tokohnya menempati berbagai posisi strategis di pemerintahan, badan negara, partai politik, kampus, dan perusahaan. Secara politik, hal itu dapat dianggap sebagai keberhasilan kaderisasi. Namun secara organisasi, kondisi tersebut juga melahirkan risiko konflik kepentingan.
Pertanyaannya bukan apakah kader NU boleh masuk kekuasaan. Tentu boleh. Persoalannya adalah apakah kekuasaan itu memperkuat agenda jamaah atau justru menyeret organisasi ke dalam kompetisi politik praktis.
NU harus mampu membedakan antara berpolitik untuk kemaslahatan dan menggunakan organisasi sebagai alat politik. Batas tersebut selama ini sering kabur. Kedekatan terhadap pemerintah kadang dipersepsikan sebagai keberhasilan diplomasi, tetapi pada saat yang sama dapat melemahkan daya kritis organisasi.
Organisasi keagamaan tidak boleh menjadi oposisi permanen. Namun NU juga tidak boleh menjadi legitimasi permanen bagi setiap kebijakan negara. Independensi bukan berarti menjauh dari pemerintah, melainkan memiliki kemampuan untuk mendukung kebijakan yang benar dan mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat.
Muktamar harus mengevaluasi apakah sikap politik NU dalam satu dekade terakhir benar-benar lahir dari kajian institusional atau lebih banyak dipengaruhi kepentingan elite. Evaluasi tersebut penting agar keputusan organisasi tidak selalu ditafsirkan sebagai representasi kepentingan pejabat, partai, atau kelompok tertentu.
Kelemahan Sistem
Konflik internal yang beberapa kali muncul menunjukkan bahwa problem NU bukan semata perbedaan figur. Konflik adalah gejala dari lemahnya sistem organisasi.
Ketika pembagian kewenangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah tidak diterjemahkan secara operasional, perbedaan pendapat mudah berubah menjadi perebutan legitimasi. Ketika keputusan rapat dapat diperdebatkan berdasarkan kepentingan kelompok, organisasi menjadi bergantung pada kompromi personal.
Rekonsiliasi elite memang dapat meredakan konflik. Namun rekonsiliasi tidak sama dengan reformasi. Konflik yang diselesaikan melalui pertemuan tokoh tanpa pembenahan aturan hanya akan berulang dengan aktor berbeda.
Muktamar perlu memperjelas distribusi kewenangan, mekanisme evaluasi pimpinan, prosedur penyelesaian sengketa, dan sistem sanksi. NU membutuhkan tata kelola yang berbasis aturan, bukan ketergantungan terhadap kewibawaan figur.
Pemimpin yang kuat penting. Tetapi sistem yang kuat jauh lebih penting. Organisasi yang hanya bergantung pada kebijaksanaan tokoh akan mudah terguncang ketika tokoh tersebut berganti.
Implementasi Lemah
Muktamar, musyawarah nasional, dan konferensi besar hampir selalu melahirkan keputusan mengenai pendidikan, ekonomi umat, pemberantasan korupsi, lingkungan, demokrasi, kebudayaan, dan perdamaian dunia.
Kelemahannya terletak pada implementasi.
Tidak banyak keputusan organisasi yang disertai indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, anggaran, penanggung jawab, dan laporan evaluasi. Akibatnya, keputusan strategis sering berakhir sebagai dokumen seremonial.
Muktamar mendatang harus mengubah pola tersebut. Setiap rekomendasi wajib diterjemahkan ke dalam peta jalan. Publik harus dapat mengetahui program mana yang berhasil, mana yang terhambat, dan mana yang gagal.
Tanpa evaluasi yang terbuka, organisasi tidak dapat membedakan antara pencapaian nyata dan klaim keberhasilan.
Kemandirian Ekonomi
Kemandirian ekonomi menjadi agenda penting bagi NU. Organisasi sebesar NU tidak mungkin terus bergantung pada bantuan pemerintah, sumbangan politik, atau dukungan pihak eksternal.
Namun ekspansi ke sektor bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya alam, menghadirkan risiko baru. Bisnis yang mengatasnamakan umat harus memiliki standar akuntabilitas yang lebih tinggi daripada bisnis biasa.
Setiap aset, konsesi, perusahaan, dan kerja sama strategis perlu diaudit secara independen. Laporan keuangan dan penggunaan keuntungan harus dapat diperiksa. Manfaat ekonomi harus terukur bagi pesantren, madrasah, rumah sakit, guru, santri, petani, dan kelompok miskin.
Tanpa transparansi, istilah kemandirian ekonomi dapat berubah menjadi pembenaran bagi konsentrasi keuntungan di sekitar elite organisasi.
NU juga harus konsisten terhadap isu lingkungan. Organisasi tidak dapat menyerukan perlindungan alam apabila kegiatan ekonominya sendiri tidak memenuhi standar reklamasi, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan ekologis.
Belum Tuntas
NU memiliki jutaan kader muda, mahasiswa, profesional, akademisi, santri, dan aktivis perempuan. Namun ruang kepemimpinan masih sering ditentukan oleh senioritas, jaringan keluarga, loyalitas kelompok, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Regenerasi tidak cukup dengan memberikan jabatan simbolis kepada generasi muda. Regenerasi harus memberikan kewenangan, ruang inovasi, dan kesempatan mengambil keputusan.
NU juga perlu memperkuat meritokrasi. Kompetensi manajerial, kapasitas intelektual, integritas, serta rekam pengabdian harus menjadi ukuran utama dalam penempatan pengurus.
Jika struktur organisasi terus didominasi pola patronase, NU akan kesulitan menjawab perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial yang bergerak sangat cepat.
Perubahan terbesar tidak hanya terjadi di ruang politik, tetapi juga di ruang digital. Otoritas keagamaan kini diperebutkan melalui algoritma. Informasi agama dapat diproduksi tanpa sanad, tanpa verifikasi, dan tanpa tanggung jawab keilmuan.
NU tidak cukup hanya hadir di media sosial. NU harus membangun ekosistem pengetahuan digital.
Pesantren dan perguruan tinggi NU perlu mengembangkan riset kecerdasan buatan, literasi data, keamanan siber, ekonomi digital, serta sistem verifikasi konten keagamaan. Kader NU harus mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan fondasi etika dan tradisi keilmuan.
Bila tidak, NU akan memiliki jamaah besar secara statistik, tetapi kehilangan pengaruh terhadap cara generasi muda berpikir.
Ruang Koreksi
Muktamar mendatang harus dinilai dari keberaniannya melakukan koreksi, bukan sekadar kemampuannya menjaga harmoni.
Harmoni tanpa evaluasi hanya menunda persoalan. Persatuan tanpa transparansi dapat berubah menjadi kompromi elite. Stabilitas tanpa kritik dapat menghilangkan daya hidup organisasi.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, tetapi juga bersedia diawasi. NU membutuhkan akses terhadap kekuasaan, tetapi tidak boleh kehilangan jarak moral. NU membutuhkan bisnis, tetapi tidak boleh meninggalkan transparansi. NU membutuhkan tradisi, tetapi harus berani berinovasi.
Abad kedua NU tidak dapat dibangun hanya dengan kebesaran sejarah. Masa depan ditentukan oleh kualitas institusi, keberanian evaluasi, dan konsistensi pengabdian.
Muktamar harus memilih pemimpin. Namun tugas terbesarnya adalah memastikan bahwa pemimpin, struktur, dan seluruh sumber daya organisasi benar-benar bekerja untuk jamaah dan bangsa.
Leave a Reply