Delapan Dekade Merdeka, Ribuan Desa Masih Gelap
PURWOREJO,GALAKSI -TV. COM : Listrik bukan sekadar penerangan, melainkan fondasi pendidikan, produktivitas, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Dr. M. Saleh menegaskan, pemerataan akses energi hingga ke pelosok desa menjadi ukuran konkret kehadiran negara dalam menjamin kualitas hidup setiap warga.
“Program ini sangat penting karena akses listrik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dinikmati secara merata hingga ke pelosok desa,” kata Saleh di Semarang, Senin, 22 Juni 2026, papar Saleh saat mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia saat melakukan kunjungan di Purworejo baru-baru ini.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah tersebut menyatakan dukungannya terhadap percepatan implementasi Lisdes dan BPBL di seluruh wilayah yang belum memperoleh pelayanan kelistrikan secara layak.
Menurut Saleh, manfaat program tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga. Masyarakat kini dapat beraktivitas pada malam hari tanpa bergantung pada sambungan listrik milik tetangga, lampu senter, maupun penerangan tradisional.
“Kami sangat bersyukur masyarakat bisa menikmati listrik gratis dan bisa beraktivitas pada malam hari tanpa harus meminta listrik dari tetangga atau menggunakan senter lagi,” ungkapnya.
Jadi Perhatian Bahlil
Namun, peresmian Lisdes di Purworejo sekaligus memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Data tersebut menjadi peringatan bahwa rasio elektrifikasi nasional tidak cukup hanya dibaca melalui angka agregat. Pemerataan baru benar-benar tercapai apabila setiap keluarga, termasuk yang tinggal di kawasan terpencil, memiliki sambungan listrik yang aman, legal, stabil, dan terjangkau.
Saleh menilai, kehadiran jaringan listrik di desa harus menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan. Setelah sambungan tersedia, pemerintah daerah perlu mengintegrasikannya dengan pengembangan usaha mikro, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian, dan ekonomi digital.
Dengan demikian, listrik tidak hanya menyalakan lampu, tetapi juga menggerakkan kegiatan ekonomi serta membuka kesempatan baru bagi masyarakat desa.
Lebih dari delapan dekade setelah Indonesia merdeka, ribuan desa dan dusun masih belum memperoleh layanan listrik secara memadai. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur energi belum sepenuhnya menjangkau rumah-rumah warga di pelosok negeri.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Bahlil didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mohammad Saleh, untuk meninjau sekaligus meresmikan Program Listrik Desa atau Lisdes dan Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas jaringan kelistrikan sekaligus membantu keluarga kurang mampu yang selama ini belum memiliki sambungan listrik mandiri.
Mohammad Saleh menegaskan, listrik tidak lagi dapat dipandang sebagai fasilitas tambahan. Energi listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas pendidikan, aktivitas ekonomi, keamanan, komunikasi, dan produktivitas masyarakat.
Tahu Merasakan
Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan pemerataan listrik berawal dari pembicaraannya dengan Presiden mengenai masih banyaknya wilayah yang belum memperoleh akses energi.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” ujar Bahlil.
Bahlil mengaku memahami secara langsung kehidupan keluarga yang belum memperoleh layanan listrik. Saat kecil di Papua, ia harus belajar menggunakan lampu pelita dan baru menikmati aliran listrik ketika duduk di kelas enam sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya memakai lampu pelita. Karena itu, saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” katanya.
Pengalaman tersebut, menurut Bahlil, menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pembangunan jaringan listrik hingga ke wilayah terpencil dan membantu pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu.
Melalui BPBL, warga penerima manfaat memperoleh bantuan penyambungan listrik, instalasi rumah tangga, pemeriksaan dan pengujian instalasi, hingga sertifikat laik operasi.
Bahlil juga meluruskan anggapan bahwa keterbatasan listrik hanya terjadi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, atau kawasan Indonesia Timur. Kenyataannya, sejumlah dusun di Pulau Jawa yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan masih belum memperoleh pelayanan listrik secara optimal.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” tegasnya.
Program Lisdes dan BPBL karena itu tidak boleh berhenti sebagai agenda peresmian. Pemerintah perlu memastikan validitas data penerima, ketepatan pembangunan jaringan, keandalan pasokan, keselamatan instalasi, serta keberlanjutan pelayanan setelah listrik tersambung.
Pemerataan energi harus diukur dari perubahan konkret di tingkat rumah tangga: anak-anak dapat belajar dengan penerangan yang layak, pelaku usaha dapat meningkatkan produksi, fasilitas publik dapat beroperasi lebih baik, dan masyarakat tidak lagi hidup dalam keterbatasan energi.
Sebab, listrik bukan hak eksklusif masyarakat perkotaan. Terangnya rumah terakhir di pelosok desa merupakan ukuran paling nyata dari kehadiran negara dan keadilan pembangunan. (@gus/01)
Leave a Reply