JAKARTA, GALAKSI TV.COM — Puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa menjadi panggung konsolidasi politik sekaligus ujian atas arah baru ekonomi nasional. Dukungan PKB kepada Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti pada slogan “Prabowonomics”, tetapi harus diterjemahkan menjadi pengelolaan kekayaan negara yang bersih, kemandirian ekonomi, penegakan hukum, serta kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis malam, 23 Juli 2026.
Prabowo tiba sekitar pukul 19.40 WIB didampingi Gibran dan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden kemudian menyalami sejumlah tokoh dan tamu undangan yang telah berada di lokasi.
Sejumlah pimpinan partai politik turut menghadiri perayaan tersebut, antara lain Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kehadiran para elite partai memperlihatkan kuatnya konsolidasi kekuatan politik di sekitar pemerintahan Prabowo–Gibran.
Dalam pidato sambutannya, Prabowo mengaku terharu atas dukungan PKB terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintah. Ratusan kader PKB hadir mengenakan kaus bertuliskan “Prabowonomics” sebagai simbol dukungan terhadap gagasan ekonomi Presiden.
Namun, Prabowo menolak apabila gagasan tersebut dianggap sebagai konsep pribadi yang melekat pada namanya. Menurut Presiden, orientasi ekonomi yang dijalankannya bersumber dari cita-cita kemerdekaan, Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
“Gagasan saya tidak ada yang baru,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan ialah memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup layak. Karena itu, arah pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan statistik, tetapi harus menjamin penguasaan negara atas sektor strategis dan distribusi manfaat ekonomi secara adil.
“Ini ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, ekonomi rakyat,” tegas Prabowo.
Koridos Konstitusi
Prabowo juga menyatakan kesiapan menjalankan rekomendasi hasil Ijtima Ulama Indonesia yang diserahkan kepadanya dalam acara tersebut. Rekomendasi itu antara lain mendukung penguatan kedaulatan nasional, kemandirian ekonomi, industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, para ulama juga mengingatkan bahwa penguatan negara harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan berintegritas. Pemerintah diminta memberantas korupsi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menerapkan meritokrasi, serta membuka ruang kritik dan partisipasi publik.
Pesan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo. Negara yang kuat tidak cukup diukur dari besarnya kewenangan pemerintah, melainkan dari kuatnya institusi, kepastian hukum, keadilan distribusi, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Harlah ke-28 mengusung tema “Arah Baru, Amanat Ekonomi Konstitusi”, yang dipadatkan melalui istilah “Prabowonomics”.
Menurut Muhaimin, tema tersebut merupakan bentuk kesungguhan PKB untuk mengawal arah baru ekonomi nasional agar Indonesia menjadi bangsa mandiri dan tidak mudah didikte oleh kekuatan pasar global.
PKB, kata dia, terinspirasi oleh konsistensi Prabowo dalam menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Tujuan utamanya ialah “mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat” dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan.
Muhaimin juga mendukung langkah pemerintah menyelamatkan sumber daya alam melalui pengendalian ekspor dan penguatan tata kelola. PKB mengapresiasi gagasan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu untuk memperkuat kontrol negara dan mencegah kekayaan nasional keluar tanpa memberikan nilai tambah yang optimal.
Namun, Muhaimin menilai agenda tersebut membutuhkan reformasi regulasi secara besar-besaran. Berdasarkan pemetaan PKB, sedikitnya 108 undang-undang dinilai perlu diperbaiki agar kebijakan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan distribusi hasil pembangunan lebih berpihak kepada rakyat.
Puncak Harlah ini menjadi rangkaian akhir sejumlah kegiatan PKB, mulai dari kunjungan ke Sekolah Adat Arus Kualan di Ketapang, gerakan Pesta Pohon PKB, diskusi publik mengenai kecerdasan buatan, pertandingan sepak bola mini antarpartai, hingga pembentukan organisasi Sinergi Aksi Peduli Bangsa.
Tantang Lebih Besar
Sehari sebelum acara puncak, Muhaimin melantik 19.675 pengurus Dewan Pengurus Cabang PKB dari seluruh Indonesia. Mereka diminta menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama pengelolaan organisasi, bukan sekadar mengejar jabatan dan kemenangan elektoral.
Memasuki usia ke-28, tantangan PKB bukan lagi membuktikan kemampuannya bertahan sebagai partai politik. Tantangan yang lebih besar ialah memastikan kedekatannya dengan kekuasaan menghasilkan koreksi kebijakan, keberpihakan kepada kelompok lemah, perlindungan terhadap kekayaan negara, serta kesejahteraan yang terukur.
Dukungan politik kepada pemerintah akan kehilangan makna apabila ekonomi konstitusi hanya hidup di panggung perayaan. “Prabowonomics” baru memperoleh legitimasi ketika kekayaan alam dikelola untuk rakyat, kebocoran negara dihentikan, institusi dibersihkan, dan pertumbuhan ekonomi benar-benar mengangkat kehidupan masyarakat. (@bangsar/01)
Leave a Reply