PEMALANG, GALAKSI TV.COM— Belum sepenuhnya pulih dari skandal korupsi pemerintahan sebelumnya, Kabupaten Pemalang kembali dihantam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro turut diamankan bersama 20 orang lainnya dalam operasi yang menjangkau Jakarta, Pemalang, hingga Purworejo.
KPK mengungkap dugaan penerimaan uang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan praktik jual-beli jabatan. Uang tunai lebih dari Rp2 miliar turut diamankan sebagai barang bukti awal. Namun, status hukum para pihak masih menunggu hasil pemeriksaan KPK sehingga asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati.
Kasus ini bukan sekadar kabar tentang seorang kepala daerah yang diperiksa. OTT tersebut membuka kembali luka lama sekaligus memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi di Pemalang diduga belum menyentuh akar persoalan.
Empat tahun sebelumnya, tepatnya 11 Agustus 2022, Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, juga terjaring OTT KPK. Perkaranya berkaitan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Mukti kemudian dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.
Dalam konstruksi perkara tersebut, KPK mengungkap adanya tarif sekitar Rp15 juta hingga Rp100 juta bagi aparatur sipil negara yang menginginkan jabatan eselon tertentu. Pengaturan proyek, rotasi, mutasi, dan promosi ASN dipercayakan kepada orang dekat kepala daerah.
Kini, dugaan yang hampir serupa kembali muncul: proyek dan jual-beli jabatan.
Kesamaan pola tersebut harus menjadi alarm keras. Persoalannya tidak lagi cukup dijelaskan sebagai perilaku menyimpang satu atau dua individu. Ketika modus serupa diduga berulang dalam dua periode pemerintahan, terdapat indikasi bahwa sistem pengawasan, tata kelola kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta kontrol politik tidak bekerja secara efektif.
Pengawasan Dimana
Inspektorat daerah seharusnya menjadi sistem deteksi dini terhadap penyimpangan. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. BKPSDM bertanggung jawab memastikan promosi jabatan berjalan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan sistem merit.
Apabila dugaan transaksi proyek dan jabatan dapat berkembang hingga melibatkan puluhan orang, publik berhak mempertanyakan efektivitas seluruh lapisan pengawasan tersebut.
Apakah inspektorat tidak menemukan anomali? Apakah mutasi dan promosi pejabat pernah diperiksa secara independen? Apakah DPRD benar-benar mengawasi proyek atau hanya membahas anggaran secara administratif? Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan audit dan pembukaan dokumen, bukan konferensi pers yang penuh kalimat normatif.
Jual-beli jabatan bukan hanya persoalan uang berpindah tangan. Praktik itu merusak struktur pemerintahan dari dalam. Pejabat yang memperoleh posisi melalui transaksi berpotensi menjadikan anggaran, perizinan, dan proyek publik sebagai instrumen pengembalian modal.
Akibatnya, kompetensi dikalahkan oleh kemampuan membayar. Pelayanan masyarakat dikelola oleh pejabat yang loyal kepada pemberi jabatan, bukan kepada kepentingan publik.
Audit Total
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pemerintah Kabupaten Pemalang. Seluruh promosi dan mutasi jabatan strategis, paket pengadaan, penunjukan penyedia, serta proyek infrastruktur sejak awal pemerintahan berjalan patut diaudit.
Audit tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen. Pemeriksa harus menelusuri pola pemenang proyek, hubungan antara kontraktor dan pejabat, perubahan nilai pekerjaan, potensi pengondisian tender, serta aliran dana kepada pihak yang memiliki kekuasaan menentukan jabatan.
Partai politik pengusung juga tidak boleh sekadar mengeluarkan pernyataan prihatin atau menunggu keputusan hukum. Mereka harus menjelaskan mekanisme seleksi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kepala daerah yang mereka usung. Mandat elektoral tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab politik.
Pemalang tidak boleh terus dikenal sebagai daerah “langganan” OTT KPK. Dua kepala daerah yang terseret operasi antikorupsi dalam rentang sekitar empat tahun merupakan indikator serius bahwa pembenahan sebelumnya tidak memadai.
OTT terbaru harus menjadi momentum membongkar jaringan, memperbaiki sistem merit, memperkuat pengawasan internal, serta membuka proses pengadaan dan pengisian jabatan kepada publik.
Sebab mengganti seorang bupati jauh lebih mudah daripada membersihkan birokrasi yang telah terbiasa memperdagangkan kekuasaan. (@gus/01)
Leave a Reply