Lanova : Minta Dialog, Cak Sin: Boikot Bukan Ancaman bagi DPRD Blora
BLORA, GALAKSI-TV.COM : Ketegangan internal DPRD Blora pasca aksi boikot Fraksi PDI Perjuangan terhadap rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan Paripurna LKPJ Bupati 2025/2026 memantik respons beragam dari anggota dewan lintas fraksi. Dua di antaranya datang dari Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Candra Tirtaka (Fraksi Gerindra) dan anggota Komisi A Mochamad Mukhlisin S.Sos dari Fraksi PKB.
Alih-alih memperkeruh suasana, keduanya justru menekankan pentingnya komunikasi, etika kelembagaan, dan stabilitas fungsi DPRD.
Lanova Candra Tirtaka menilai dinamika yang terjadi seharusnya tidak berujung pada pembelahan tajam. Ia menegaskan bahwa ruang dialog masih terbuka dan harus dimanfaatkan secara maksimal.
“PDIP juga punya pimpinan yang bisa diajak diskusi, kami pun sama di Fraksi Gerindra. Sebaiknya kita duduk bersama dengan kepala dingin. Insyaallah semuanya bisa selesai,” ujarnya.
Ia juga membantah adanya isu goyahnya internal pimpinan DPRD.
“Pimpinan solid, tidak ada itu goyang-goyangan,” tegasnya.
Meski demikian, Lanova tetap menunjukkan sikap menghormati keputusan politik PDIP.
“Kami menghargai dan menghormati ketidakhadiran teman-teman Fraksi PDIP dalam rapat resmi yang sudah teragendakan. Namun secara pribadi, saya juga tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi dasar mereka. Padahal kita ini satu rumah, mestinya bisa didiskusikan dengan mudah,” imbuhnya.
Pernyataan ini mencerminkan pendekatan moderat: tidak konfrontatif, tetapi juga tidak sepenuhnya membenarkan langkah boikot.
Tidak Mengganggu Sistem
Berbeda dengan nuansa rekonsiliatif Lanova, M. Muchlisin atau Cak Sin melihat situasi ini dengan sudut pandang lebih santai, bahkan cenderung pragmatis.
“Biasa saja. Mungkin karena sudah lama tidak ada boikot-boikotan,” ujarnya ringan.
Namun di balik nada tersebut, ia menyampaikan poin penting: boikot satu fraksi tidak otomatis melumpuhkan fungsi kelembagaan DPRD.
“Kalau dikatakan mengganggu fungsi lembaga, menurut saya tidak juga. Pengambilan keputusan tidak ditentukan hanya karena ketidakhadiran satu fraksi,” jelasnya.
Cak Sin juga menolak masuk dalam pusaran penilaian terhadap kepemimpinan Ketua DPRD, dengan alasan etika politik.
“Untuk menilai kepemimpinan Pak Mustopa, bagi saya tidak etis. Saya satu fraksi dengan beliau,” katanya.
Ia menegaskan bahwa jalannya legislasi dan pelayanan publik tidak akan terganggu oleh konflik internal ini.
“Masyarakat tidak akan dirugikan. Ini masalah internal, dan saya yakin akan ada komunikasi yang baik di internal DPRD,” tambahnya.
Momentum Pembenahan
Pengamat politik di Blora menyebut dua respons ini memperlihatkan kontras cara pandang: satu mendorong rekonsiliasi terbuka, satu lagi menekankan stabilitas sistem. Namun keduanya bertemu pada satu titik, konflik ini tidak boleh merusak fungsi utama DPRD sebagai representasi rakyat.
Dalam konteks yang lebih luas, boikot PDIP memang membuka dua kemungkinan besar: Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi momentum koreksi terhadap pola komunikasi dan transparansi pimpinan DPRD.
Jika dibiarkan berlarut, konflik ini berpotensi menggerus kepercayaan publik dan memperlemah legitimasi kelembagaan.
“Yang jelas, publik kini tidak hanya menunggu siapa yang benar atau salah, tetapi siapa yang paling dewasa dalam menyelesaikan konflik’’ tegasnya.
Sebagaimana disiratkan Lanova, DPRD adalah “satu rumah”. Dan dalam rumah politik, krisis bukan soal ada atau tidaknya perbedaan, melainkan bagaimana perbedaan itu diselesaikan tanpa meruntuhkan fondasi bersama.(@bangsar/01)
Leave a Reply