BLORA, GALAKSI.TV.COM — Tingginya risiko kecelakaan di kalangan pelajar mendorong Pemkab Blora mempercepat pengoperasian bus sekolah gratis rute Kunduran–Blora. Layanan ini disiapkan untuk menekan penggunaan sepeda motor oleh siswa yang belum layak berkendara, sekaligus membangun budaya tertib lalu lintas sejak usia sekolah. Armada bantuan Kementerian Perhubungan itu kini menunggu proses registrasi kendaraan dan pengesahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora, Pujiariyanto, SHut, MEng, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan satu unit bus sekolah untuk melayani pelajar.
Menurut dia, penyediaan bus sekolah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara.
“Bus sekolah ini disiapkan untuk mengurangi atau menghindari kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar yang masih cukup tinggi,” kata Pujiariyanto.
Ia menilai risiko kecelakaan masih dipengaruhi rendahnya kepatuhan sebagian pelajar terhadap peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm, menggunakan kendaraan dengan kelengkapan yang tidak memadai, hingga menerobos lampu merah.
“Masih sering ditemukan anak-anak sekolah menerobos lampu merah. Perilaku itu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga dapat memicu kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan lain,” ujarnya.
Pujiriyanto menegaskan persoalan keselamatan pelajar tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri. Sekolah, orang tua, kepolisian, dan masyarakat harus ikut membangun budaya tertib berlalu lintas.
“Semua harus ikut bertanggung jawab. Orang tua, kalau anaknya belum layak mengendarai kendaraan bermotor, jangan diberi sepeda motor,” katanya.
Terkait pengoperasian bus, Pujiariyanto menjelaskan trayek Kunduran–Blora telah disiapkan. Namun, kendaraan belum dapat digunakan karena masih menunggu proses balik nama, registrasi, dan penerbitan nomor polisi.
“Bus dari Kementerian Perhubungan masih dalam kondisi belum didaftarkan. Proses pembuatan nomor kendaraan menunggu anggaran dalam APBD Perubahan karena sebelumnya belum dianggarkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinrumkimhub Kabupaten Blora, Sunyoto, mengatakan kebutuhan anggaran untuk proses balik nama diperkirakan mencapai Rp50 juta.
“Setelah proses administrasi dan anggaran selesai, pengoperasian segera dilaksanakan. Saat ini tinggal menunggu pengesahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026,” kata Sunyoto.
Untuk kebutuhan operasional, Pemkab Blora telah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 juta yang digunakan untuk membayar pengemudi dan bahan bakar minyak.
Bus berkapasitas 25 penumpang tersebut akan digunakan secara gratis oleh pelajar. Penetapan rute Kunduran–Blora didasarkan pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Blora yang menunjukkan kebutuhan transportasi pelajar tertinggi berada di jalur tersebut.
Pemkab Blora sebelumnya mengusulkan empat unit bus sekolah kepada Kementerian Perhubungan. Namun, pemerintah pusat baru menyetujui satu unit untuk dikelola pemerintah daerah.
Selain jalur Kunduran–Blora, kebutuhan layanan transportasi pelajar juga cukup tinggi pada jalur Blora–Cepu. Adapun jalur Blora–Rembang masih dilayani angkutan antarkota dalam provinsi dan angkutan pedesaan.
“Ke depan kami akan berupaya memperluas layanan agar menjangkau wilayah lain dan semakin banyak pelajar dapat menikmati bus sekolah secara gratis,” ujar Sunyoto.
Kehadiran bus sekolah diharapkan tidak hanya meringankan biaya transportasi keluarga, tetapi juga membangun sistem perjalanan sekolah yang lebih aman. Namun, keselamatan pelajar tetap membutuhkan pengawasan orang tua, edukasi sekolah, penegakan hukum, serta kepatuhan siswa terhadap aturan lalu lintas. (@maston/01)
Leave a Reply