Dibalik 13 Dapur MBG Blora Disetop
SEJAK awal dinilai belum beroperasi sesuai SOP, 13 SPPG di Blora akhirnya dihentikan sementara. Masalahnya bukan hanya IPAL, tetapi lemahnya verifikasi, pengawasan, dan mitigasi layanan bagi ribuan penerima manfaat.
Pemberhentian sementara 13 SPPG di Blora membuka pertanyaan besar: siapa yang abai sejak awal? Jika dapur MBG sudah lama beroperasi tanpa standar IPAL dan SOP yang memadai, maka persoalannya tidak berhenti pada yayasan pengelola. Rantai pengawasan dari Korwil SPPG, Satgas MBG, dinas teknis hingga BGN juga patut dievaluasi secara terbuka.
Yang paling pertama patut dimintai pertanggungjawaban teknis adalah yayasan pengelola SPPG, karena mereka menjalankan dapur, mengelola produksi makanan, sanitasi, limbah, tenaga kerja, dan kepatuhan operasional harian.
Lapisan kedua adalah Korwil SPPG Blora, karena fungsi koordinasi semestinya tidak hanya menerima laporan, tetapi memastikan setiap dapur benar-benar memenuhi standar sebelum dan selama beroperasi.
Lapisan ketiga adalah Satgas MBG dan dinas teknis daerah, karena persoalan IPAL, sanitasi, lingkungan, dan kesehatan pangan bukan isu kecil. Jika sejak awal ada temuan, maka pengawasan harus jelas: diberi tenggat, diperiksa ulang, lalu ditindak.
Lapisan terakhir adalah BGN sebagai otoritas program, karena penghentian sementara ini menunjukkan sistem kontrol akhirnya berjalan, tetapi publik tetap berhak bertanya mengapa tindakan tegas baru muncul setelah dapur berjalan dan ribuan penerima manfaat terdampak.
Sorotan kritisnya : yang bermasalah bukan hanya dapurnya. Yang harus diuji adalah seluruh rantai pengawasan. Program MBG tidak boleh berjalan dengan prinsip “target dulu, standar menyusul”. (@Red/01)
Leave a Reply