Gubernur Tekankan Birokrasi Melayani dan Transparansi Anggaran
PEKALONGAN, GALAKSI-TV.COM : Masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Pekalongan menjadi momentum penting untuk menguji ketahanan birokrasi daerah. Di tengah pergantian kepemimpinan sementara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan.
Pesan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rapat yang digelar di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (9/3/2026).
Kehadiran gubernur bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bukan sekadar kunjungan koordinasi, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap jalannya birokrasi di daerah setelah diterbitkannya surat tugas yang menetapkan Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan.
Sejumlah pejabat Pemprov Jateng turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar, Inspektur Setda Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Yasip Khasani, serta Kepala Dinas PUPR Henggar Budi Anggoro.
Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, para asisten daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Pekalongan.
Stabilitas Birokrasi
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menekankan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan secara profesional meskipun daerah tengah berada dalam situasi kepemimpinan pelaksana tugas. Menurutnya, stabilitas birokrasi menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami datang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik. Mulai dari OPD, camat hingga lurah harus tetap menjalankan tugasnya sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Lebih jauh, Luthfi menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam birokrasi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pihak yang dilayani.
“Birokrasi pemerintah adalah birokrasi yang melayani. ASN harus memiliki respons cepat dalam memberikan pelayanan. Kita bukan tuan bagi masyarakat, tetapi pelayan masyarakat,” tegasnya.
Selain aspek pelayanan, gubernur juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, keterbukaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Penggunaan anggaran harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, baik untuk pendidikan, pembangunan maupun program lainnya. ASN juga tidak boleh melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran,” kata Luthfi.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga kekompakan dan profesionalitas dalam bekerja. Menurutnya, kualitas kepemimpinan dan integritas aparatur sangat menentukan arah pembangunan daerah.
“Jabatan itu hidup karena orang yang menjalankannya. Kerjakan tugas dengan hati dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak merasa terbebani dalam menjalankan pekerjaan,” tambahnya.
Konsolidasi Internal
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar menegaskan bahwa secara prinsip kewenangan Plt Bupati tidak berbeda dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa program pembangunan yang telah direncanakan tetap harus berjalan agar tidak terjadi stagnasi dalam proses pembangunan daerah.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Program pembangunan serta visi dan misi kepala daerah tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Namun demikian, untuk kebijakan tertentu yang berkaitan dengan kepegawaian maupun pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kabupaten diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Plt Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memfokuskan perhatian pada sejumlah agenda prioritas, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pekalongan.
“Dalam waktu dekat kami fokus pada persiapan menjelang Idul Fitri, terutama terkait kondisi jalan yang perlu diperbaiki, ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.
Sukirman juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan konsolidasi internal dengan seluruh OPD serta para camat guna menjaga stabilitas pemerintahan di daerah.Berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah juga telah didata untuk kemudian dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai bagian dari mekanisme koordinasi pemerintahan. (@(bangsar/01)
Leave a Reply