BLORA, GALAKSI TV. COM – Polres Blora masuk dalam kelompok sepuluh Kepolisian Resor di wilayah Polda Jawa Tengah yang memperoleh predikat Kualitas Pelayanan Sangat Baik berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025.
Capaian tersebut menempatkan Polres Blora bersama Polres Karanganyar, Polres Pemalang, Polresta Banyumas, Polresta Surakarta, Polres Wonogiri, Polres Demak, Polres Sukoharjo, Polres Wonosobo, dan Polresta Cilacap sebagai satuan kewilayahan dengan kualitas pelayanan publik tertinggi dalam penilaian tersebut. Namun, Polda Jawa Tengah maupun Ombudsman belum memublikasikan skor individual dan urutan peringkat masing-masing polres.
Pengakuan itu penting karena pelayanan kepolisian bersentuhan langsung dengan kebutuhan administratif sekaligus akses awal masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Kualitas layanan bukan hanya diukur dari bangunan yang representatif atau keramahan petugas, tetapi juga kepastian prosedur, waktu penyelesaian, biaya resmi, kompetensi pelaksana, aksesibilitas, integritas, serta mekanisme pengaduan.
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Polres Blora.
“Alhamdulillah, semua penghargaan ini merupakan wujud dedikasi dan integritas seluruh anggota Polres Blora dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya, Jumat, 17 Juli 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa predikat sangat baik tidak lahir dari kerja satu unit. Pelayanan kepolisian melibatkan beberapa fungsi, mulai dari layanan administrasi, penerimaan laporan masyarakat, lalu lintas, intelijen keamanan, pengawasan internal hingga pengelolaan pengaduan.
Empat Dimensi
Metodologi penilaian Ombudsman tahun 2025 tidak hanya memeriksa keberadaan standar pelayanan secara administratif. Instrumen penilaiannya menggunakan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.
Dimensi input menilai pengetahuan petugas, perencanaan pelayanan, jaminan pelayanan dan pengawasan internal. Dimensi proses mengukur pelaksanaan standar pelayanan, pengalaman pengguna, serta potensi maladministrasi. Dimensi output berkaitan dengan hasil dan tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan dimensi pengaduan menilai komitmen, sistem, dan budaya penyelesaian keluhan pada unit pelayanan.
Dengan konstruksi tersebut, predikat sangat baik seharusnya menunjukkan bahwa Polres Blora tidak hanya mempunyai fasilitas pelayanan, tetapi juga dinilai memiliki kesiapan personel, prosedur yang relatif jelas, mekanisme kontrol, dan pengelolaan keluhan yang memadai.
Meski demikian, rincian produk layanan Polres Blora yang menjadi objek penilaian tahun 2025 belum dipublikasikan secara terbuka dalam sumber yang tersedia. Dalam penilaian Ombudsman terhadap kepolisian pada periode sebelumnya, objek yang diperiksa antara lain pelayanan SIM, SKCK, laporan kehilangan, serta surat tanda terima laporan polisi. Karena itu, rincian objek dan skor per layanan Polres Blora tetap perlu dibuka agar masyarakat mengetahui titik kekuatan maupun bidang yang masih harus diperbaiki.
Terlihat di Lapangan
Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol. Latif Usman menegaskan hasil penilaian Ombudsman harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan. Setiap catatan, koreksi, dan rekomendasi Ombudsman, menurut dia, harus menjadi pijakan pembenahan berkelanjutan.
Peringatan tersebut relevan. Predikat sangat baik tidak otomatis berarti seluruh persoalan pelayanan telah selesai. Pengujian sebenarnya justru terjadi setiap hari ketika masyarakat mengurus dokumen, melaporkan kehilangan, menyampaikan pengaduan, meminta perlindungan, atau melaporkan dugaan tindak pidana.
Masyarakat akan menilai secara langsung apakah informasi persyaratan mudah ditemukan, biaya sesuai ketentuan, antrean tertib, penyelesaian tepat waktu, petugas tidak diskriminatif, serta laporan ditangani dengan kepastian perkembangan perkara.
Karena itu, Polres Blora perlu menerjemahkan penghargaan tersebut ke dalam indikator yang dapat diperiksa publik. Misalnya, rata-rata waktu penyelesaian setiap jenis layanan, jumlah pengaduan yang diterima dan diselesaikan, hasil survei kepuasan masyarakat, akses bagi penyandang disabilitas, serta tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran petugas.
Menjaga Kepercayaan
Capaian Polres Blora juga harus dibaca dalam konteks pengawasan yang lebih luas. Ombudsman Jawa Tengah mencatat sektor penegakan hukum termasuk kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat sepanjang 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan aparat masih menjadi perhatian serius publik.
Dengan demikian, penghargaan tidak boleh hanya berhenti sebagai materi seremoni atau publikasi kelembagaan. Predikat tersebut membawa konsekuensi untuk mempertahankan standar pelayanan, membuka ruang koreksi, serta memastikan tidak ada kesenjangan antara dokumen penilaian dan pengalaman masyarakat di lapangan.
Polres Blora kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: mempertahankan kualitas layanan administratif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan laporan serta penegakan hukum.
Keberhasilan sesungguhnya bukan hanya ketika institusi menerima penghargaan, melainkan ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, pasti, transparan, bebas pungutan tidak resmi, dan tidak membedakan latar belakang pengguna layanan.
Predikat sangat baik adalah modal kepercayaan. Namun, kepercayaan hanya dapat dipertahankan melalui pelayanan yang konsisten, terukur, transparan, dan terbuka terhadap pengawasan publik. (@gus/01)
Leave a Reply