Ketika akademisi memilih diam demi jabatan, Hilang Keberanian Personal & Fungsi ilmu pengetahuan sebagai pengontrol kekuasaan.
JAKARTA, GALAKSI TV.COM : Masuknya akademisi ke lingkaran kekuasaan semestinya memperkuat kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Namun, ketika independensi intelektual dikalahkan oleh kepatuhan kepada atasan, birokrasi justru kehilangan mekanisme koreksi.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyoroti perubahan sikap sebagian akademisi yang dinilainya tidak lagi kritis setelah menduduki jabatan pemerintahan.
Muhaimin menyebut tidak sedikit akademisi yang ketika berada di kampus dikenal taat pada metodologi, data, dan kebebasan berpikir, tetapi berubah setelah menjadi bagian dari birokrasi. Keberanian menyampaikan kebenaran, menurutnya, kerap digantikan oleh budaya Asal Bapak Senang atau ABS.
“Tidak berani ngomong, qulil haqqo walau kana murran—katakanlah kebenaran meskipun pahit. Tidak berani bilang, ‘Pak, jangan begini. Kalau begini, gagal.’ Begitu jadi birokrat malah ABS, asal bapak senang. Itu tidak bisa,” kata Muhaimin, Jumat (3/7).
Pernyataan tersebut mengungkap persoalan mendasar dalam birokrasi: pengetahuan tidak selalu memiliki daya koreksi ketika berhadapan dengan hierarki kekuasaan. Gelar akademik dan kepakaran berisiko hanya menjadi legitimasi administratif apabila tidak disertai keberanian mempertahankan integritas ilmiah.
Tanpa Keberanian
Menurut Muhaimin, terdapat guru besar yang sangat disiplin menjalankan prinsip keilmuan selama berada di kampus. Namun, ketika masuk ke pemerintahan, standar akademik tersebut seolah ditinggalkan demi menyesuaikan diri dengan kehendak atasan.
Kondisi semacam itu berbahaya karena birokrasi membutuhkan pejabat yang mampu membaca risiko, menguji kebijakan, dan menyampaikan kemungkinan kegagalan sebelum keputusan dijalankan. Tanpa kritik internal, kebijakan berpotensi disusun berdasarkan kenyamanan politik, bukan kebutuhan masyarakat dan bukti empiris.
“Harus menyampaikan apa adanya. Pimpinan justru lebih senang kalau diingatkan apa adanya,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa loyalitas birokrasi tidak semestinya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa koreksi. Loyalitas profesional justru ditunjukkan dengan menyampaikan data yang benar, mengidentifikasi kelemahan kebijakan, dan mencegah pimpinan mengambil r
Rusak Kualitas Kebijakan
Budaya ABS bukan sekadar persoalan etika individu. Dalam jangka panjang, budaya tersebut dapat merusak sistem pengambilan keputusan. Informasi yang sampai kepada pimpinan telah disaring agar terdengar menyenangkan, sedangkan fakta yang berpotensi mengganggu kepentingan kekuasaan disembunyikan.
Akibatnya, evaluasi kebijakan kehilangan objektivitas. Program yang tidak efektif dapat terus dipertahankan, anggaran berpotensi salah sasaran, dan kritik publik dianggap sebagai gangguan, bukan instrumen perbaikan.
Muhaimin menilai pemimpin justru memerlukan masukan jujur dan berbasis fakta. Birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang selalu membenarkan atasan, melainkan birokrasi yang mampu memperingatkan ketika kebijakan menyimpang dari tujuan.
Jadi Pabrik Riset
Muhaimin juga meminta perguruan tinggi tidak berhenti pada produksi riset dan inovasi. Kampus harus mengambil posisi sebagai pengawal intelektual kebijakan publik, termasuk memastikan perencanaan pembangunan dan politik anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Mengawal pertanggungjawaban intelektualnya, mengawal pertanggungjawaban ilmu pengetahuannya sehingga politik anggarannya benar,” kata Ketua Umum PKB tersebut.
Dorongan itu menempatkan kampus pada fungsi yang lebih strategis. Perguruan tinggi bukan hanya pemasok tenaga ahli bagi pemerintah, tetapi juga institusi independen yang bertugas menguji argumentasi, metode, dampak, serta keberpihakan sebuah kebijakan.
Tanpa jarak kritis terhadap kekuasaan, kampus berisiko kehilangan otoritas moralnya. Riset dapat berubah menjadi sekadar pembenar keputusan pemerintah, sementara akademisi hanya berfungsi sebagai ornamen legitimasi.
Ujian Integritas
Kritik Muhaimin menjadi ujian bagi akademisi yang memilih masuk ke dalam birokrasi. Persoalannya bukan apakah akademisi boleh menjadi pejabat, melainkan apakah mereka tetap mampu mempertahankan kebebasan berpikir setelah memperoleh jabatan.
Keahlian akademik hanya bermakna apabila digunakan untuk memperbaiki kebijakan, menyampaikan risiko secara terbuka, serta menolak keputusan yang tidak sesuai data dan prinsip keilmuan. Ketika akademisi memilih diam demi jabatan, yang hilang bukan hanya keberanian personal, tetapi juga fungsi ilmu pengetahuan sebagai pengontrol kekuasaan.
Birokrasi membutuhkan kepatuhan terhadap hukum dan tujuan negara, bukan kepatuhan buta terhadap individu. Tanpa keberanian mengatakan bahwa sebuah kebijakan keliru, birokrasi akan dipenuhi orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi miskin koreksi. (@gus/01)
Leave a Reply