SEMARANG, GALAKSI TV.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat desa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas akses keuangan formal sekaligus melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal, praktik rentenir, dan judi online.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan akses keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat. Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi di kabupaten dan kota yang belum tergarap optimal karena keterbatasan akses pembiayaan yang aman dan legal.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali,” kata Ahmad Luthfi dalam Rakorda dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis.
Luthfi menegaskan, layanan keuangan formal harus mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan dan desa. Hal ini penting terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan akses kredit produktif, bukan pinjaman konsumtif berisiko tinggi.
“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” ujarnya.
“Pinjol ilegal dan judi online tumbuh di ruang gelap literasi; tugas negara adalah menyalakan edukasi sampai pelosok desa.”
Menurut Luthfi, TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat edukasi publik. Sosialisasi tidak boleh berhenti di ruang rapat, tetapi harus masuk ke ruang-ruang masyarakat agar warga memahami perbedaan antara layanan keuangan legal dan praktik keuangan ilegal yang merugikan.
Lebih Masif
“Inklusi keuangan harus menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar perluasan layanan perbankan.”
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses layanan pinjaman ilegal maupun judi online secara tersembunyi.
“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri,” kata Sumarno.
Ia mengingatkan bahwa persoalan pinjol ilegal dan judi online tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Kalangan menengah hingga atas juga dapat terjerat apabila tidak memiliki literasi keuangan yang memadai.
Karena itu, edukasi keuangan harus dilakukan lebih masif, terstruktur, dan menjangkau pelosok desa. Menurut Sumarno, keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
“OJK sudah menggandeng teman-teman Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengedukasi lebih masif lagi sampai ke pelosok-pelosok desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo menyampaikan bahwa TPAKD 2026 akan difokuskan pada penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, serta penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan.
Ia menekankan pentingnya pembiayaan produktif yang diarahkan pada sektor riil, terutama rantai nilai pangan. Dengan akses pembiayaan yang tepat, sektor pangan dan UMKM desa diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh lebih kuat.
“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Hidayat.
Melalui penguatan TPAKD, Pemprov Jateng berharap literasi keuangan tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi benar-benar menjadi benteng masyarakat dari jebakan keuangan ilegal. Akses pembiayaan formal yang aman, murah, dan produktif menjadi kunci agar desa tidak menjadi pasar empuk pinjol ilegal, rentenir, maupun judi online. (@gus26/01)
Leave a Reply