Perikanan Jateng Menunggu Keberpihakan Anggaran
SEMARANG, GALAKSI TV.COM : Sektor kelautan dan perikanan Jawa Tengah sedang berada di titik penting. Di satu sisi, sektor ini terus menunjukkan kapasitas ekonomi yang besar. Di sisi lain, dukungan fiskal, infrastruktur, dan penguatan kelembagaan dinilai belum sebanding dengan potensi yang dihasilkan.
Data Pemprov Jawa Tengah menunjukkan produksi perikanan tangkap terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 309.759 ton pada 2018 menjadi sekitar 379.124 ton pada 2024. Produksi perikanan budidaya juga bergerak naik, dari 623.945 ton pada 2018 menjadi sekitar 732.480 ton pada 2024. Komoditas unggulan meliputi nila, lele, bandeng, udang vaname, dan gurame.
Badan Pusat Statistik Jawa Tengah juga mencatat sektor perikanan memiliki bobot penting dalam struktur ekonomi daerah. Dalam forum evaluasi PDB/PDRB perikanan semester I 2025, BPS Jateng menyebut kontribusi sektor perikanan pada Triwulan II 2025 mencapai 13,44 persen dan menempati posisi ketiga.
Namun, besarnya produksi dan aktivitas ekonomi itu belum otomatis menjawab persoalan mendasar: apakah sektor perikanan sudah memperoleh alokasi balik fiskal yang cukup untuk memperkuat pelabuhan, TPI, rantai dingin, teknologi budidaya, pengawasan sumber daya, serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya?
Jadi Obyek Pungutan
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Abdullah Aminudin, menilai Pemprov Jateng perlu membaca sektor perikanan secara lebih strategis. Menurut politisi PKB tersebut, perikanan tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan teknis dinas, melainkan sebagai sektor pangan, sektor ekonomi pesisir, sekaligus sumber pendapatan daerah.
“Kalau perikanan menjadi salah satu sumber PAD yang penting, maka anggaran tidak boleh hanya berhenti sebagai angka penerimaan. Harus ada alokasi balik yang jelas untuk nelayan, pembudidaya, pelabuhan, TPI, rantai dingin, dan industri pengolahan,” tegas Aminudin.
Dalam dokumen APBD 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tercatat memiliki target pendapatan Rp15,182 miliar, dengan total belanja Rp128,834 miliar. Sementara itu, Pemprov Jateng pada 2025 juga mengalokasikan Rp31,9 miliar untuk pembangunan breakwater, pengerukan kolam pelabuhan/muara, dan rehabilitasi dermaga di lima Pelabuhan Perikanan Pantai.
Bagi Aminudin, alokasi tersebut tetap perlu dikawal agar tidak berhenti pada proyek fisik semata. Infrastruktur pelabuhan memang penting, tetapi penguatan sektor perikanan membutuhkan desain yang lebih lengkap: produktivitas, kualitas pascapanen, akses pasar, industri hilir, digitalisasi data produksi, dan perlindungan pelaku usaha kecil.
“Jangan menjadikan sektor perikanan hanya sebagai objek pungutan. Ini sektor produksi. Ini sektor pangan. Ini sektor hidup masyarakat pesisir. Kalau PAD ditarik dari sektor ini, maka pengembaliannya harus terasa di lapangan,” ujarnya.
Presisi Kebijakan
Persoalan utama sektor perikanan Jateng bukan semata pada besaran anggaran, tetapi pada presisi kebijakan. Pelabuhan perikanan membutuhkan fasilitas dasar yang layak. TPI membutuhkan tata kelola transparan.
Nelayan membutuhkan akses BBM, alat tangkap ramah lingkungan, perlindungan asuransi, serta stabilitas harga. Pembudidaya membutuhkan benih bermutu, pakan terjangkau, teknologi kesehatan ikan, dan akses pembiayaan.
Di sisi lain, data BPS tentang produksi perikanan laut yang dijual di TPI Jawa Tengah 2024 bersumber dari laporan rutin triwulan TPI di pelabuhan laut pada 16 kabupaten/kota. BPS juga memberi catatan bahwa data tersebut belum mencakup keseluruhan produksi ikan laut di Jawa Tengah, tetapi sudah memberi gambaran sebagian produksi dan nilai produksi perikanan laut.
Artinya, potensi riil sektor ini sangat mungkin lebih besar dibanding angka administratif yang tercatat. Karena itu, menurut Aminudin, Pemprov perlu memperkuat basis data produksi, retribusi, nilai transaksi, dan kebutuhan investasi di setiap titik pelabuhan maupun sentra budidaya.
“Kebijakan anggaran harus berbasis data produksi dan kebutuhan lapangan. Jangan sampai sektor yang menghasilkan justru berjalan dengan fasilitas yang tertinggal,” kata Aminudin.
Arah pembangunan Jawa Tengah 2026 juga menempatkan ketahanan pangan sebagai fokus utama. Bappeda Jateng menyebut RKPD 2026 diarahkan untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, termasuk melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.
Karena itu, sektor perikanan semestinya tidak ditempatkan di pinggir kebijakan pangan. Jika pertanian darat memperoleh perhatian besar, perikanan juga harus masuk dalam desain besar ketahanan pangan daerah.
‘’Terlebih, ikan merupakan sumber protein strategis yang dapat memperkuat gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi local,’’ tegas Legislator Gedung Berlian dari Dapil Blora-Grobogan.
Aminudin, mendorong sedikitnya lima agenda prioritas. Pertama, modernisasi pelabuhan perikanan dan TPI. Kedua, penguatan rantai dingin agar nilai ikan tidak jatuh setelah tangkap. Ketiga, peningkatan bantuan produktif bagi nelayan dan pembudidaya. Keempat, pengembangan industri hilir berbasis ikan. Kelima, transparansi PAD sektor perikanan agar masyarakat mengetahui berapa yang ditarik dan berapa yang dikembalikan untuk penguatan sektor.
“Perikanan Jawa Tengah tidak boleh hanya besar di produksi, tetapi kecil dalam perlakuan anggaran. Kalau ingin menjadi lumbung pangan nasional, laut, tambak, sungai, waduk, dan pelabuhan harus diperlakukan sebagai mesin ekonomi strategis,” tandasnya.
Dengan potensi produksi yang terus tumbuh, sektor perikanan Jawa Tengah membutuhkan kebijakan yang lebih progresif. Bukan hanya untuk mengejar PAD, tetapi untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang produktif, adil, dan berkelanjutan. (@bagus26)
Leave a Reply