SEMARANG, GALAKSI TV. COM— Janji wakil rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi kembali diuji. Aksi mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang mengusung tajuk “Undip Melawan”, Senin (24/8/2026), berakhir dengan dialog panas setelah massa menilai respons perwakilan DPRD Jawa Tengah belum menjawab substansi tuntutan dan hanya sebatas lip service.
Aksi yang berlangsung di kawasan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, itu membawa lima tuntutan besar. Mulai dari penguatan desentralisasi, transparansi dan pengawasan kebijakan strategis negara, perlindungan ruang sipil, kebijakan pangan, hingga perlindungan masyarakat pesisir. Massa tiba sekitar pukul 16.45 WIB setelah aksi sebelumnya dijadwalkan mulai siang.
Sekitar pukul 17.50 WIB, massa ditemui Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Abdullah Aminuddin. Ia memilih duduk bersama mahasiswa dan menyatakan dirinya hadir dalam kapasitas sebagai wakil rakyat Jawa Tengah.
Aminudin menyambut baik aksi tersebut. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu elemen masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa dalam posisinya sangat strategis untuk ikut serta menjadi pengontrol kebijakan,” tandasnya.
Terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan, Aminudin menegaskan DPRD Jawa Tengah akan menampung aspirasi tersebut. Menurut dia, sebagian persoalan yang disuarakan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga kewenangan pengambilan keputusan tidak seluruhnya berada di tingkat provinsi.
“Atas semua tuntutan yang disampaikan, karena ini merupakan kebijakan pusat, tentunya kami yang berada pada posisi sebagai wakil masyarakat Jawa Tengah akan menyampaikan bahwa ada elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Ini akan kami teruskan ke pusat,” tambahnya.
Namun, dialog tidak berjalan mulus. Ketua BEM Undip, Maajid, antara lain menyoroti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai berpotensi menekan keuangan desa. Mahasiswa mempertanyakan skema pembiayaan program tersebut dan meminta DPRD tidak sekadar menjadi penonton terhadap implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.
Aminudin menjawab bahwa program tersebut masih dalam proses dan menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah membangun perekonomian. Ia menekankan setiap implementasi kebijakan harus berjalan secara normatif dan sesuai ketentuan hukum.
Ketegangan meningkat ketika mahasiswa menyinggung persoalan dua petani asal Jepara, Trisminah dan Rofii, yang disebut mahasiswa menghadapi kriminalisasi dalam konflik dengan perusahaan swasta. Aminudin secara terbuka mengakui belum mengetahui detail kasus tersebut.
Pengakuan itu langsung dikritik mahasiswa. Mereka menilai anggota DPRD, terlebih yang berada pada komisi terkait sektor pertanian, seharusnya aktif mencari informasi mengenai persoalan masyarakat dan memastikan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Suasana semakin panas ketika mahasiswa meminta Aminudin ikut membacakan pernyataan sikap dan tuntutan mereka. Aminudin memilih menyaksikan pembacaan tuntutan dan menyatakan siap menerima petisi. Sikap tersebut kemudian dipersoalkan mahasiswa karena dinilai tidak sesuai dengan respons awalnya.
Massa akhirnya meneriakkan “lip service” dan meminta Aminudin kembali ke gedung karena menilai dialog belum menghasilkan komitmen konkret. Politikus PKB itu kemudian meninggalkan lokasi, sementara mahasiswa membubarkan diri sekitar pukul 18.20 WIB.
Di balik panasnya dialog, Aminudin menegaskan aksi mahasiswa tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Kritik dan tekanan mahasiswa, menurutnya, merupakan instrumen kontrol terhadap kekuasaan yang harus didengar oleh lembaga perwakilan.
Bagi DPRD Jawa Tengah, aksi “Undip Melawan” sekaligus menjadi ujian berikutnya: apakah tuntutan mahasiswa benar-benar bergerak dari halaman gedung parlemen menuju meja pengambil kebijakan di Jakarta, atau berhenti sebagai catatan aspirasi setelah demonstrasi berakhir. (@bagus/01)
Leave a Reply