SOROTAN HUKUM
JAKARTA — Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma setelah pelimpahan tahap II perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukanlah akhir dari kontroversi. Sebaliknya, keputusan tersebut membuka babak baru pengujian terhadap transparansi, konsistensi, dan independensi penegakan hukum.
Roy Suryo dan dr Tifa keluar dari Kantor Kejari Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juni 2026, sekitar pukul 16.58 WIB. Keduanya sebelumnya diserahkan Polda Metro Jaya kepada kejaksaan bersama ratusan barang bukti untuk memasuki tahap penuntutan.
Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bellah menjelaskan, keputusan tidak melakukan penahanan diambil setelah tim jaksa penuntut umum mempertimbangkan permohonan kuasa hukum dan keluarga. Keluarga bersedia menjadi penjamin, sementara kedua tersangka membuat pernyataan akan kooperatif, memenuhi kewajiban hukum, tidak mengulangi perbuatan, dan menjaga situasi tetap kondusif.
Secara prosedural, penahanan memang bukan hukuman dan tidak otomatis wajib diterapkan kepada setiap tersangka. Namun, ketika perkara telah menyedot perhatian publik dan menyentuh figur politik nasional, setiap diskresi aparat harus dijelaskan secara terang agar tidak melahirkan spekulasi tentang perlakuan istimewa.
“Hukum yang berwibawa bukan hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa keputusan itu adil dan diterapkan secara setara.”
Kejaksaan menyatakan menerima sebanyak 714 item barang bukti yang didominasi dokumen, buku, telepon seluler, dan perangkat penyimpanan digital berisi tautan serta video yang berkaitan dengan perkara. Jumlah tersebut menunjukkan luasnya materi yang akan diperiksa, tetapi banyaknya barang bukti tidak dapat otomatis dimaknai sebagai bukti kesalahan.
Nilai pembuktiannya tetap harus diuji secara terbuka di persidangan. Jaksa wajib membuktikan hubungan setiap barang dengan unsur pidana yang didakwakan, sementara para tersangka tetap memiliki hak membantah, menghadirkan ahli, menguji bukti digital, dan memperoleh perlindungan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.
Karena itu, fokus publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Roy Suryo dan dr Tifa ditahan. Pertanyaan yang lebih substansial adalah apakah proses persidangan nantinya mampu membuka fakta secara objektif, memisahkan argumentasi ilmiah dari tuduhan pidana, serta membedakan kritik, pendapat, informasi keliru, fitnah, dan pencemaran nama baik secara presisi.
Setelah dinyatakan tidak ditahan, Roy Suryo menyampaikan rasa syukur dan menegaskan akan terus berjuang bersama dr Tifa. Sementara itu, dr Tifa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan keyakinannya bahwa kepala negara memiliki andil dalam keputusan tersebut.
Pernyataan itu harus ditempatkan secara hati-hati. Hingga kini, klaim tersebut merupakan pendapat sepihak dr Tifa dan belum didukung penjelasan resmi dari Presiden, Istana, maupun Kejaksaan. Tanpa verifikasi, pernyataan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tentang adanya intervensi kekuasaan.
Disinalah kejaksaan dituntut menunjukkan independensinya. Keputusan hukum tidak boleh tampak lahir karena tekanan politik, dukungan tokoh, mobilisasi massa, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan. Keputusan harus bertumpu pada hukum acara, penilaian objektif jaksa, serta risiko tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan.
“Tidak ditahan bukan berarti perkara berakhir. Kini ruang sidang harus menjadi tempat bukti berbicara, bukan arena persepsi politik saling mengalahkan.”
Kasus ini telah bergerak dari ruang perdebatan publik menuju ruang pembuktian yudisial. Kejaksaan memikul tanggung jawab untuk menyusun dakwaan yang presisi, pengadilan wajib menjaga imparsialitas, dan para tersangka harus menghormati seluruh kewajiban hukum yang telah mereka janjikan.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya tudingan mengenai sebuah ijazah. Yang lebih besar adalah kemampuan sistem hukum Indonesia menjaga jarak dari kepentingan politik, memberikan perlakuan setara, serta menyelesaikan kontroversi melalui bukti yang dapat diperiksa publik.
Sebab hukum yang visioner tidak bekerja untuk memuaskan pendukung atau menghukum pengkritik. Hukum bekerja untuk menemukan kebenaran, melindungi hak setiap pihak, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. (*)
Leave a Reply