Dua puluh delapan tahun adalah usia untuk membuktikan bahwa KEBANGKITAN bukan sekadar nama partai, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat. Kekuasaan boleh berganti, jabatan pasti berakhir, tetapi pengabdian yang jujur akan tinggal sebagai sejarah.
USIA 28 TAHUN, juga tak lagi usia untuk sekadar mengenang sejarah. Melainkan usia kematangan, ketika sebuah organisasi politik harus mampu menjelaskan untuk apa kekuasaan diperoleh, siapa yang diperjuangkan, dan perubahan apa yang telah dihasilkan.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir pada 23 Juli 1998, di tengah gelombang Reformasi. Kelahirannya berangkat dari aspirasi warga Nahdlatul Ulama dan diinisiasi para kiai, termasuk KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sejak awal, PKB dideklarasikan sebagai partai yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis.
Karena itu, hakikat PKB tidak boleh dipersempit menjadi kendaraan menuju jabatan. PKB lahir untuk membawa nilai keagamaan ke dalam perjuangan kebangsaan, bukan untuk menjadikan agama sebagai komoditas politik. Politik PKB semestinya menjadi ikhtiar menghadirkan kemaslahatan, keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta pemerintahan yang menghormati martabat manusia.
Di tingkat Kabupaten Blora, Harlah ke-28 memiliki makna yang lebih besar. PKB bukan lagi partai yang berdiri di pinggir kekuasaan. PKB telah menjadi kekuatan politik utama.
Pada Pemilu 2024, PKB memperoleh 11 dari 45 kursi DPRD Blora. Jumlah itu menempatkan PKB sebagai partai dengan kursi terbanyak di parlemen daerah. Dalam Muscab PKB Blora pada April 2026, Ketua DPC PKB Blora Abdul Hakim menyebut partainya memperoleh 141.870 suara, naik sekitar 40 persen dibandingkan pemilu sebelumnya. PKB juga menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD dan Bupati Blora.
Pencapaian tersebut patut dicatat, tetapi tidak cukup untuk terus dirayakan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
PKB Blora tidak lagi cukup berbicara sebagai pengkritik keadaan. PKB telah berada di pusat pengambilan kebijakan. Kebijakan anggaran, pengawasan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, pertanian, pelayanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja tidak dapat dilepaskan dari posisi politik kader-kader PKB.
Inilah ujian utama pada usia ke-28: apakah kemenangan elektoral akan diubah menjadi kesejahteraan sosial, atau hanya berhenti menjadi distribusi jabatan politik.
Ujian Pembuktian
Kepemimpinan Bupati Blora H. Arief Rohman menjadi bagian penting dalam perjalanan PKB Blora. Arief Rohman bersama Sri Setyorini ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora periode 2025–2030 setelah memperoleh 395.827 suara atau 83,75 persen dari total suara sah pada Pilkada 2024.
Kemenangan sebesar itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Namun, mandat politik yang besar bukan cek kosong. Dukungan 83,75 persen justru menciptakan standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi.
Arief Rohman tidak hanya memikul tanggung jawab sebagai kepala daerah. Sebagai kader dan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah dan sekarang menjadi Ketua DPC PKB Blora juga, keberhasilan maupun kegagalan pemerintahannya akan ikut membentuk penilaian masyarakat terhadap PKB.
Pada April 2026, Arief menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Blora tahun 2025 mencapai 5,34 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 10,68 persen. Angka tersebut menunjukkan arah perbaikan apabila konsisten dengan hasil pengukuran statistik resmi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dibaca melalui pertumbuhan ekonomi agregat.
Pertumbuhan harus diuji melalui kondisi konkret masyarakat. Apakah pendapatan petani meningkat? Apakah pemuda Blora memperoleh pekerjaan yang layak? Apakah UMKM naik kelas? Apakah jalan rusak semakin berkurang? Apakah pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih mudah dijangkau? Apakah kemiskinan turun secara struktural, bukan sekadar bergeser secara statistik?
Kepemimpinan yang visioner tidak cukup ditandai dengan banyaknya proyek, kunjungan pejabat pusat, atau keberhasilan membangun jejaring. Kepemimpinan harus diukur dari kualitas perubahan yang dirasakan masyarakat, pemerataan pembangunan antarkecamatan, transparansi anggaran, kualitas birokrasi, dan keberanian membereskan masalah yang tidak populer.
Arief Rohman juga menghadapi tantangan untuk memisahkan secara tegas kepentingan pemerintahan dengan kepentingan partai. Pemerintah Kabupaten Blora harus menjadi milik seluruh masyarakat, bukan hanya milik partai pendukung, kelompok politik, atau jaringan kekuasaan tertentu.
PKB justru harus menjadi kekuatan yang menjaga agar kadernya tidak terjebak dalam politik patronase. Loyalitas kepada partai tidak boleh mengalahkan kompetensi, profesionalitas, dan kepentingan publik.
Tantangan PKB Blora
Tantangan pertama adalah menjaga integritas di tengah besarnya kekuasaan. Ketika satu partai memiliki kepala daerah, pimpinan DPRD, dan fraksi terbesar, mekanisme pengawasan berisiko melemah. Kedekatan politik antara eksekutif dan legislatif tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol.
Fraksi PKB DPRD Blora harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketika pemerintahan dipimpin kadernya sendiri. Kritik internal bukan pengkhianatan, tetapi mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Tantangan kedua adalah regenerasi. PKB tidak boleh hanya mengandalkan tokoh senior, jaringan keluarga, kedekatan dengan elite, atau popularitas sesaat. Partai harus membangun kader muda yang memahami tata kelola pemerintahan, ekonomi daerah, teknologi digital, lingkungan, hukum, dan kebutuhan generasi baru.
Regenerasi bukan sekadar mengganti orang tua dengan orang muda. Regenerasi adalah menghadirkan gagasan baru, budaya politik baru, serta sistem rekrutmen yang terbuka dan berbasis kapasitas.
Tantangan ketiga adalah menjaga hubungan historis dengan warga Nahdliyin tanpa mengeksploitasi NU untuk kepentingan elektoral. PKB harus menghormati posisi NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak terikat secara organisatoris dengan partai politik tertentu. Sejarah pembentukan PKB sendiri mencatat kehati-hatian PBNU dalam menjaga batas antara organisasi keagamaan dan politik praktis.
Tantangan keempat adalah membuktikan keberpihakan kepada desa. Blora memiliki basis masyarakat agraris, pesantren, pekerja informal, UMKM, peternak, dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Mereka tidak cukup didekati melalui bantuan seremonial. Mereka membutuhkan kebijakan harga, akses modal, kepastian lahan, infrastruktur produksi, pelatihan, perlindungan sosial, dan akses pasar.
Politik Pengabdian
Pada usia ke-28, perjuangan PKB Blora harus bergerak dari politik kemenangan menuju politik pengabdian. Ukuran kebesaran partai bukan hanya jumlah kursi, suara, baliho, atau pejabat yang berhasil ditempatkan.
Kebesaran partai ditentukan oleh keberaniannya membela masyarakat ketika kebijakan tidak adil, termasuk ketika kebijakan tersebut dibuat oleh kadernya sendiri.
PKB Blora perlu membangun tradisi pertanggungjawaban publik. Anggota legislatif harus menyampaikan laporan kinerja secara berkala. Janji politik harus diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur. Penggunaan anggaran harus terbuka. Rekrutmen jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi. Aspirasi warga harus diolah menjadi kebijakan, bukan hanya dicatat saat masa reses.
Harlah ke-28 harus menjadi momentum koreksi, tak hanya seremoni. PKB Blora perlu bertanya dengan jujur: apakah kekuasaan yang diperoleh telah memperkuat pelayanan publik, atau justru memperbesar jarak antara elite dan rakyat?
Kepemimpinan H. Arief Rohman dapat menjadi warisan penting bagi PKB apabila mampu meninggalkan sistem pemerintahan yang transparan, ekonomi daerah yang lebih produktif, infrastruktur yang merata, birokrasi yang profesional, dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
Namun, kepemimpinan akan kehilangan makna apabila pembangunan terlalu bergantung pada figur, pencitraan, dan kemampuan komunikasi personal. Pemimpin yang visioner bukan hanya meninggalkan proyek, tetapi membangun sistem yang tetap bekerja setelah dirinya tidak lagi menjabat.
Pada akhirnya, PKB Blora tidak boleh sekadar menjadi partai yang kuat karena sedang berkuasa. PKB harus menjadi partai yang dipercaya karena berani bertanggung jawab.
Leave a Reply